PALU – Aktivitas pertambangan tanpa izin (peti) atau ilegal di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), masih terbilang marak.
Sejumlah aktivitas, khususnya pertambangan emas seperti di Poboya Kota Palu, Kayubuko Kabupaten Parigi Moutong dan Dongi-Dongi Kabupaten Poso, masih saja berlangsung hingga saat ini. Beberapa di antaranya bahkan ditengarai telah menjadi penyebab bencana banjir yang merugikan warga di sekitar tambang.
Langgengnya aktivitas tersebut, salah satunya dinilai karena tidak adanya ketegasan dari pimpinan daerah untuk melakukan penertiban.
“Yang kita lihat adalah tidak ada ketegasan dari pemimpin dalam hal ini Gubernur terhadap aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin namun tetap beroperasi sampai hari ini. Harapan kami selaku anggota DPRD, pemerintah ke depan ini bisa mengambil ketegasan dengan hal-hal yang seperti ini,” ujar Anggota DPRD Provinsi Sulteng, Ibrahim A. Hafid, di Gedung DPRD, Selasa (29/12).
Kata dia. jika memang ingin mengelola lahan pertambangan secara baik, maka pihak pengelola harus membenahi segala bentuk administrasi perizinan, termasuk melengkapi analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.
“Sehingga bisa menghasilkan uji kelayakan lingkungan dan kelayakan dari sisi usaha profitnya. Apalagi kita tahu sendiri pertambangan yang tidak memiliki administrasi atau izin yang lengkap juga tidak bisa memberikan pendapatan untuk daerah itu sendiri,” kata mantan Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng itu.
Sehingga, lanjut dia, daerah tidak hanya menerima dampak berupa kerusakan lingkungan tetapi juga menerima pendapatan yang nyata dari aktivitas pertambangan itu.
“Salah satu poinnya juga, bagaimana pemerintah daerah ada andil dalam usaha pertambangan itu, selain bisa mengontrol aktivitas pertambangan tersebut, tapi lewat sebuah perusahaan daerah misalnya, pemerintah daerah bisa bisa ikut berperan di dalam sehingga bisa mengontrol dari luar dan juga bisa terlibat di dalam,” tutur politis Partai NasDem itu.
Lebih lanjut ia mengatakan, ia sebagai anggota DPRD provinsi, terlepas bahwa partainya adalah pengusung utama pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng terpilih, berharap, ke depan dengan kepemimpinan Rusdi Mastura-Ma’mun Amir, maka angka kesejahteraan masyarakat Sulteng bisa semakin meningkat, dan di sisi lain kelestarian lingkungan hidup juga tetap terjaga.
“Jadi ada keseimbangan antara peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga tata kelola lingkungan yang lebih baik,” tekannya. (RIFAY)
