PALU – Pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Palu tahun 2022 mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) saat audiensi dengan Wakil Wali (Wawali) Kota Palu, dr. Reny A. Lamadjido, di Kantor Walikota, Kamis (7/4).
Olehnya, Tenny berharap dukungan dari Pemkot Palu agar anggaran yang dialokasikan bisa terserap maksimal untuk pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (Banggakencana) termasuk percepatan penurunan stunting.
“Pagu anggaran DAK fisik dan non fisik BOKB kota Palu ada peningkatan, Rp 2.6 Miliar tahun 2021 naik menjadi Rp 4.3 Miliar di tahun 2022, untuk DAK non fisik BOKB sendiri naik dua kali lipat dari Rp 1.8 Miliar menjadi Rp3.7 Milar. Ditahun 2021 yang terealisasi 92 persen. Kami berharap dana yang ada bisa dimaksimalkan realisasinya, kalau misalnya ada kendala-kendala bisa diceritakan, sayang dana yang ada jika harus dikembalikan,” ucap Tenny.
Tenny juga berterimakasih atas gerak cepat Pemkot Palu yang telah 100 persen membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat kota hingga kelurahan, dengan Total 55 TPPS.
Kata dia, untuk memenuhi kebutuhan data dalam memetakan permasalahan yang ada di daerah, yang berkaitan dengan keluarga dan kesehatan keluarga, khususnya dalam pencegahan stunting. BKKBN menyediakan data hasil Pendataan Keluarga (PK) tahun 2021 yang bisa digunakan pemerintah daerah.
“PK bisa dipakai untuk kebijakan program walikota, karena ini lengkap bisa digunakan sebagai data basis jika diperlukan. Tentunya ada pergerakkan, perubahan di lapangan seiring berjalananya waktu, namun data ini terus diupdate sesuai kondisi terkini berdasarkan laporan yang masuk dari Penyuluh KB setiap bulan,” katanya.
Didampingi kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Palu, dr Royke Abraham, Wawali menyatakan siap mendukung dalam meningkatkan pencapaian program banggakencana di Kota Palu, serta akan menggunakan data PK21 yang dinilainya valid.
“Tidak bohong-bohong, kedernya masuk rumah mendata apa betul atau tidak. Saya tahu sekali kalau BKKBN. Mengukur stunting databasenya itu valid. Daripada kita pusing, lebih baik kita pakai data PK21, yang penting BKKBN kasih,” timpal Wawali.
Menurut Wawali, pihaknya saat ini juga tengah mempersiapkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan BKKBN tentang Pelayanan dan konseling KB melalui aplikasi Klik KB, serta MoU dengan Perwakilan BKKBN Sulteng tentang Sistem elektronik evaluasi stunting.
Pemkot Palu melalui Dinas P2KBnya juga mulai bergerak memantau dan memberikan penguatan pada 24 kampung KB, sebagai upaya mempercepat pencapaian target indikator-indikator program di Kampung KB termasuk penurunan angka stunting.
Turut hadir pada audiensi ini Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulteng, Irmawati. Koordinator Bidang ADPIN, Muh. Rosni, dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DP2KB Kota Palu, I Komang Gede Woliantara.
Reporter : Hamid
Editor : Yamin
