PALU – Ketua Organisasi Kekaderan dan Keanggotaan (OKK)1 DPW PPP Sulteng Syarif Latadano mengatakan, bahwa semua prosedur dan mekanisme di PPP telah berubah sesuai hasil Muktamar PPP 2020, baik AD/ART juga PO PPP secara nasional.
Pernyataan ini disampaikannya terkait dengan adanya oknum mengatasnamakan DPC Tojo Una-Una dan F-PPP di DPW PPP Sulteng, yang tidak mau menerima proses dan hasil Muscab PPP Tojo Una-Una.
“Jika ada pengurus DPC PPP demisioner, tidak menerima keadaan demisionernya. Maka dia atau kelompok itu berati susah move on le,” tegas Wakil Ketua Organisasi Kekaderan dan Keanggotaan (OKK)1 DPW PPP Sulteng. Selasa 7 Desember 2021 via seluler.
Syarif juga menjelaskan, pelaksanaan Muscab dalam aturan terbaru, tidak melakukan pemilihan ketua, melainkan milih formatur. Jika dalam waktu tertentu sesuai PO formatur tidak menghasilkan susunan pengurus, maka formatur dianggap gagal, sehingga susunan pengurusnya tidak dapat dianggap sebagai prodak formatur. Atas kejadian seperti demikian DPP mengambil alih urusan tersebut.
Menurutnya, penting diketahui bahwa pelaksanaan Muscab di semua kab/kota se Sulteng ini, belum dapat dilaksanakan jikalau DPP tidak memberikan izin atas permintaan DPW. Berkaitan perintah DPP tersebut, tentunya DPW mencari informasi sebagai evaluasi awal dan mendalaminya sebelum Muscab digelar.
DPW telah mempelajari kekurangan dan ketertinggala,n bahkan penyebab kegagalan DPC PPP selama ini di wilayah kab/kota disulteng.
“Saya kasih gambaran kecil. Ada kepengurusan hanya empat orang di DPC, PAC tak ada pengurusnya. Ada juga PAC, ada pengurusnya, namun DPC tak ada pengurusnya. Bahkan ada sudah meninggal namun disebut masih ada. DPC kadang ada pengurus, kadang tidak ada, PAC ada ketuanya, tapi pengurus yang lain tidak ada, jadi banyak hal, bukan hanya sekedar bicara seremonial Muscab saja,” terangnya.
Syarif juga menyampaikan, “bahwa DPC demisoner ada juga berargumen, tak perlu dengar DPW juga DPP. Inikan pemahaman yang aneh yang tumbuh di suasana modern yang tak lagi cocok. Sehingga kami fokus perbaikan mental oknum partai, supaya PPP bisa normal dan berjalan sesuai harapan masyarakat.”
Olehnya kata mantan Komisioner KPU Sigi ini, partainya fokus perbaikan struktur, dan memilih partner di DPC yang paham dan patuh.
Selain itu, bagaimana partainya bisa menjalin komunikasi dengan Pemerintah setempat. Dia mencontohkan di Tojo Una-Una, Pemda membantu PPP saat bermuscab, begitu pula di Kabupaten Sigi.
“Inikan karena ego, sehingga komunikasi dengan Pemda tidak bagus. Hal ini juga terjadi sejumlah tempat lainnya,” inbuhnya.
Menurutnya lagi, PPP wilayah sadar bahwa ada keterbatasan dalam komunikasi DPC dan Pemda setempat, karena masih terbawa suasana Pilkada juga Pileg, dan susah berdamai dengan masa lalu alias belum move on.
Rep: NANANG
