PALU – Beberapa oknum, khususnya yang mengatasnamakan tokoh pemuda Alkhairaat, terus mempermasalahkan status Habib Ali bin Muhammad Aljufri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Alkhairaat.
Habib Ali dianggap sudah demisioner sehingga tidak bisa lagi melakukan kegiatan apapun yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum PB Alkhairaat.
Telah dijelaskan oleh Ketua Dewan Pakar PB Alkhairaat, Prof Dr. Zainal Abidin, bahwa jabatan ketua umum tersebut tetap berlanjut atas titah Ketua Utama Alkhairaat, Habib Saggaf bin Muhammad Aljufri, semasa hidup.
Namun oleh beberapa pihak tetap berdalih bahwa pernyataan lisan almarhum Habib Saggaf bin Muhammad Aljufri tidak dapat dijadikan dalil untuk melegalkan status Habib Ali sebagai ketua umum. Pernyataan Habib Saggaf harus ditindaklanjuti dengan surat keputusan resmi.
Menyikapi polemik tersebut, Habib Abdurrahman bin Abdillah Aljufri, yang ditemui di kediamannya, Rabu (13/07), mengatakan, ada SK dari Ketua Utama Alkhairaat yang memerintahkan ketua umum untuk bertugas sampai hari ini.
Habib Abdurrahman menjelaskan, seharusnya muktamar digelar April 2020, namun karena pandemi Covid-19 sehingga Ketua Utama Alkhairaat mengeluarkan SK tertanggal 30 Juni 2020 yang isinya memuat dua poin.
Pertama, kata dia, menunjuk Ketua Umum PB Alkhairaat, Habib Ali bin Muhammad Aljufri dan memberi kewenangan menyusun kepengurusan.
“Kemudian tokoh-tokoh senior Alkhairaat, di antaranya Prof Dr Huzaemah T Yanggo menyarankan kepada ketua utama untuk tetap dilaksanakan mutamar walaupun lewat online,” tuturnya.
Olehnya, lanjut dia, maka dipersiapkanlah segala sesuatunya, termasuk susunan komposisi PB Alkhairaat dan telah diserahkan kepada ketua utama Alkhairaat.
“Saya saksi hidup di antara dua orang lainnya yang dipanggil ketua utama ke Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi untuk mendiskusikan komposisi kepengurusan,” ungkap putra mantan Ketum PB Alkhairaat, Habib Abdillah bin Muhammad Aljufri itu.
Karena pandemi berangsur hilang dan memungkinkan muktamar dilangsungkan, maka diterbitkanlah SK perpanjangan PB Alkhairaat 2021-2022 beserta seluruh kepengurusan. Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan roda organisasi dan mempersiapkan muktamar.
Namun, kata dia, manusia hanya bisa merencanakan, ketetapan Allah yang menentukan. Tanggal 3 Agustus 2021 ketua utama wafat, sehingga muktamar pun diagendakan kembali pada tanggal 27-29 Juli 2022 mendatang.
Ia mengakui persoalan status demisioner yang dipermasalahkan beberapa oknum. Namun, kata dia, yang demisioner per 30 Juni 2022 adalah kepengurusan PB yang di-SK-kan Tahun 2021.
“Yang berstatus demisioner bukanlah ketua umum. Ketua umum PB Alkhairaat tetap mengacu pada SK Tahun 2020 diktum pertama tetap sebagi ketua umum hingga muktamar 27 Juli yang akan datang. Subhanallah, di sinilah bisa kita saksikan kewalian Habib Saggaf bin Muhammad Aljufri. Beliau tidak mencabut diktum pertama di SK Tahun 2020 agar muktamar 27-29 Juli ini tetap sesuai AD/ART dan tidak ada celah pihak manapun menyerang dengan pretensi tertentu,” tuturnya.
Olehnya, kata dia, apa yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Alkhairaat, Ridwan Yalidjama di beberapa media, bahwa pihak PB Alkhairaat sedang menunggu perpanjangan SK kepengurusan dari ketua utama, adalah pernyataan yang kurang tepat.
Ia meminta kepada abnaul khairaat agar jangan percaya berita-berita hoax di luar sana, apalagi yang tidak memiliki dasar dan memiliki kapasitas di Alkhairaat.
Bahkan, kata dia, komposisi jabatan di Alkhairaat bukanlah hal yang pantas untuk digunjingkan secara umum oleh berbagai pihak, sebab memiliki mekanisme khusus.
“Jangan kita berbicara tentang apapun yang bukan dalam kapasitas kita. Adapun soal yang semacam itu tidak bisa digunjingkan secara gamblang di depan umum. Mekanisme sudah ada, yakni ranah keluarga,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, hal esensial dalam penyelenggaraan muktamar adalah evaluasi serta pembaharuan berbagai program kerja untuk membawa bahtera besar bernama Alkhairaat di masa mendatang.
“Selain itu ada berbagai perencanaan yang sudah terpetakan sebelum masuknya pandemi, yakni membuka lebih banyak madrasah maupun pondok-pondok pesantren Alkhairaat ke wilayah-wilayah Papua, Jawa dan Sumatera,” tuturnya.
Sebab, kata dia, sebagian dari program kerja yang sedang berjalan, maupun yang nantinya akan dibahas dalam muktamar juga telah mendapat respon positif dari Wakil Presiden RI saat berkunjung ke Alkhairaat beberapa bulan yang lalu.
Ia pun mengimbau seluruh abnaul khairaat agar tetap tenang dan berpegang teguh pada pesan dari pendiri Alkhairaat, Habib Idrus bin Salim Aljufri atau Guru Tua serta bersama-sama menyukseskan Muktamar Besar Alkhairaat 27-29 Juli yang akan datang.
“Jadi itu yang seharusnya dibahas. Bukan yang seperti saat ini beredar justru soal jabatan. Ustadz Abdillah ayah saya katakan, dirinya mau ditaruh di mana saja terserah biar jadi tukang sapu di Alkhairaat ia terima. Ini contoh pengabdian total dengan keikhlasan. Ustadz Saggaf pun demikian, karena titah langsung dari sang pendiri guru besar kita Habib Idrus bin Salim Aljufri untuk beliau memengang amanah. Kita banyak tahu tentang sejarah, ambillah pelajaran dari sejarah itu,” imbuhnya.
Reporter : Faldi
Editor : Rifay
