PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) diharap ikut ambil peduli untuk membiayai pembebasan lahan Hunian Tetap (Huntap) bagi Warga Terdampak Bencana (WTB) Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
Harapan ini datang dari Anggota DPRD Palu, H. Nanang, menyusul adanya rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palu untuk membiayai pembebasan lahan yang kini dikuasai masyarakat.
Menurutnya, Pemprov Sulteng juga harus ikut dalam proses tersebut. Sehingga persoalan WTB Petobo yang sudah berjalan tiga tahun bisa diselesaikan secepatnya.
Minimal kata, H. Nanang, Pemprov Sulteng bisa menganggarkan setengah dari nilai total ganti rugi yang direncanakan.
“Pemkot tanggung setengah dan Pemprov Sulteng juga setengah,” harapnya.
Politisi PKB ini menilai, sejauh ini belum ada kontribusi berarti dari Pemprov Sulteng terkait penyelesaian penanangan WTB, khususnya penyediaan dan penyelesaian lahan Huntap.
“Ini sebenarnya momentum bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan penyintas Petobo yang saat ini masih berada di Huntara,” ujarnya.
Sekretaris DPC PKB Palu ini mengaku, sangat mengapresiasi langkah Wali Kota Palu yang setidaknya telah membuka peluang atas pembebasan lahan tersebut.
Nanang menyebut, salahsatu isi rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Rehabilitasi-Rekonstruksi Padagimo DPRD Sulteng kepada Pemkot Palu adalah meminta Pemkot Palu untuk bersurat kepada Pemprov Sulteng terkait hibah pembebasan lahan lokasi Huntap bagi 700 KK penyintas Petobo.
“Ini demi percepatan-percepatan agar WTB segera bisa direlokasi ke Huntap yang sesuai keinginan warga,”pungkasnya.
Sebelumnya Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dalam pertemuan bersama WTB Petobo, Minggu 30 Mei 2021 menyatakan Pemkot Palu bersedia membiayai ganti rugi pembebasan lahan dengan nilai Rp100ribu permeter.
Hadianto dalam kesempatan itu meminta WTB juga ikut melakukan negosiasi kepada seluruh pemilik lahan yang diinginkan warga sebagai titik pembangunan Huntap.
Sebab seluruh WTB yang hadir kembali menegaskan sepakat untuk menolak jika direlokasi ke tempat lain.
Ahmad G Lemba, salahsatu WTB menegaskan, pilihan-pilihan pemerintah pada sejumlah titik Huntap telah berulang kali disampaikan. Akan tetapi tak ada satupun pilihan itu yang mereka sepakati.
“Tak ada masyarakat yang mau. Semua Huntap sudah kami kelilingi. Syaratnya, orang Petobo tetap harus di Petobo,”tegasnya.
Ahmad kemudian balik memberikan tawaran bahwa terdapat lahan yang tak jauh dari pemukiman warga sebelumnya seluas kurang lebih 800 hektar. Namun memang kata dia, lahan itu harus dibebaskan dengan cara ganti rugi.
“Sudah pernah ada konsolidasi Dari lahan 800 hektar itu. Namun harga jualnya 500ribu per meter. Pemerintah mungkin bisa kembali mengundang pemilik lahan agar nilai jualnya disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP),”ujarnya.
Para pemilik lahan yang dimaksud tidak pernah datang memanfaatkan lahan itu setelah dikuasai.
Ahmad kemudian juga mengusulkan bahwa, WTB sebaiknya diberikan alternatif untuk Huntap mandiri sesuai skema dana bantuan stimulan. Agar warga bisa memanfaatkan sendiri dana stimulan tersebut. Semisal untuk kembali membangun atau untuk dijadikan biaya pembelian rumah BTN.
“Kemauan kita Huntap mandiri.
Pemerintah pusat harus pikirkan dana stimulan.Usulkan dana stimulan saja. Apalagi Huntap mandiri yang dibangun kontraktor itu tidak sempurna,”katanya.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid sebelumnya menjelaskan, bahwa pemerintah tidak bisa serta merta memaksakan melakukan ganti rugi lahan dengan acuan NJOP.
“Meski NJOPnya rendah tapi tak bisa dipaksakan. Bisa berpotensi berperkara dan disengketakan. Hal ini bisa tambah membuat panjang masalah. Pemerintah tidak bisa seenaknya soal itu,”jelas wali kota.
Menurutnya, atas lahan yang dimaksud warga, sejauh ini pemerintah baru sebatas bisa menyediakan lahan untuk kepentingan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Itupun hanya seluas 25persen dari total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Huntap.
Sementara bila mengacu dengan harga jual yang diberikan para pemilik lahan nilai sangat tinggi yakni Rp500ribu permeter. Untuk Kebutuhan lahan seluas 25hektar, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran sedikitnya kurang lebih Rp110miliar. Akan tetapi hal ini ungkap wali kota sulit untuk dilakukan karena keterbatasan anggaran pemerintah kota.
“Pemerintah kota tidak memiliki cukup anggaran untuk itu,”jelasnya.
Akan tetapi kata wali kota, jika warga ingin ingin bersengketa secara hukum terkait keabsahan legalitas para pemilik lahan, maka pemerintah siap membantu.
Atau lanjut wali kota, jika warga berhasil melakukan negosiasi terhadap pemilik lahan untuk menjual lahannya dengan nilai Rp100ribu permeter. Maka pemerintah kota akan mengupayakan anggaran tersebut.
“Pemkot mampunya diangka Rp100ribu permeter. Ya lebih bagus lagi kalau bisa negosiasi dibawah angka itu,”ucapnya.
Selain itu, pihaknya tegas wali kota juga akan berupaya memanggil kembali para pemilik lahan yang menguasai lahan tersebut. Termasuk akan mengundang kembali Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan adanya peluang untuk mendapatkan lahan dimaksud dengan alternatif lain.
Wali kota sebelumnya juga menawarkan kepada WTB tentang sejumlah Huntap yang dipersiapkan untuk relokasi. Yang pertama di Desa Pombewe Kabupaten Sigi yang disiapkan sebanyak 400 unit.
Kemudian Huntap Tondo 2 dan Talise Kota Talise dan Huntap di Keluradan Duyu. Termasuk pilihan atas sebuah lahan yang bisa dijadikan lokasi Huntap di kawasan Kapopo/Ngata Baru juga di Kabupaten Sigi. Untuk lahan di Kapopo/Ngata Baru ini, pihaknya dan Bupati Sigi juga telah siap membangun kesepakatan untuk kepentingan pembebasan lahan.
“Kalau misalnya warga bersedia maka itu akan secepatnya dibangun,”ujarnya.
Tawaran-tawaran tersebut diatas menurutnya diluar dari alternatif warga yang ingin memilih Huntap mandiri. (YAMIN)
