PALU – Skor audit kinerja Biaya Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulteng sangat membanggakan.
Inspektorat Jenderal (itjen) Kemenag RI, Selasa 9 Juni 2020, merilis skor audit kinerja BOS Provinsi Sulteng 77,388.
Audit tersebut telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI terhadap 23 lembaga, atau 3,433 persen dari 679 lembaga penerima BOS di Sulteng, yang terdiri dari Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Ibtidaiyah ( MI) dan Pondok Pesantren (Ponpes). Adapun sampel yang diambil merupakan lembaga penerima BOS di Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una.
“Salah satu indikator pengelolaan BOS yang baik adalah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat guna dan tepat administrasi, dan Alhamudlillah Sulteng mencapai skor yang cukup memuaskan,” ujar Pengendali teknis Itjen Kemenag RI, Nurhidayati, dalam rapat daring sosialisasi Hasil Pengawasan Audit Kinerja Program BOS Tahun 2020, Selasa (10/06).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sulteng, Rusman Langke, di Palu, Rabu (10/06) mengaku memberi apresiasi atas sinergitas semua pihak. Baik di madrasah, selaku pelaksana pengelolaan BOS, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Dikmad), Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagaman Islam (Pakis) serta jajarannya dalam menindaklanjuti hasil audit tim Itjen Kemenag.
“Mari kita bersinergi dalam melakukan pembenahan-pembenahan terhadap apa yang sudah direkomendasikan oleh tim Itjen, untuk peningkatan kualitas kinerja khususnya dalam pengelolaan dana BOS” ajak Rusman.
Kakanwil juga menyampaikan terima kasih kepada tim Itjen Kemenag yang telah melaksanakan salah satu program strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja kementerian agama khususnya di bidang pendidikan.
Kegiatan yang dibuka oleh Inspektur Wilayah III Itjen Kemenag Hilmi Muhammadiyah ini, bertujuan agar peserta mengetahui hasil audit BOS, menindaklanjutinya serta dapat meningkatkan kinerja pengelolaan BOS.
Turut hadir dalam rapat daring tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pakis , Plt. Kabid Dikmad, para Kakankemenag kab/kota, Kepala Seksi terkait, Kepala Madrasah dan Pimpinan Pondok Pesantren yang menjadi sampel audit. (YAMIN)
