BUOL – Ratusan relawan dan simpatisan Partai NasDem menggelar unjuk rasa menolak Amran Batalipu sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Buol, Senin (14/10).
Selain hari ini, unjuk rasa serupa juga dilakukan oleh relawan dan simpatisan, pada Sabtu pekan lalu.
Hal ini dilakukan karena Amran dinilai sudah menunjukkan sikap dan tindakan sewenang-wenang, padahal baru dua bulan menjabat sebagai ketua DPD, sehingga membuat resah pengurus, kader dan simpatisan Partai NasDem di Buol.
“Amran Batalipu telah menempuh cara-cara yang tidak etis dan diluar prosedur dalam penunjukannya sebagai Ketua DPD NasDem,” kata koordinator massa aksi, Irfandi, Senin (14/10).
Kata dia, tendensi Amran Batalipu menjadi Ketua DPD NasDem, hanya semata-mata untuk memenuhi ambisi pribadinya untuk menjadikan anaknya sebagai calon bupati.
“Tidak ada niat sama sekali untuk membesarkan partai. Bahkan hanya menggerogoti soliditas internal partai, seperti suka mengadu domba penguruss dan kader,” katanya.
Lanjut dia, Amran Batalipu sebagai terpidana korupsi yang masih berlaku pembatasan hak pokitiknya hingga Tahun 2026, secara moral tidak layak memimpin Partai NasDem sebagai partai yang mengusung tagline Restorasi dan Gerakan Perubahan.
“Demi untuk menjaga citra Partai NasDem sebagai Partai Restorasi Gerakan Perubahan dan partai pemenang pemilu, kami meminta Ketua Umum DPP Partai NasDem, Bapak Surya Paloh untuk meninjau kembali penunjukan Amran Batalipu sebagai Ketua DPD NasDem Buol,” tegasnya.
Pihaknya juga mendesak DPW Partai NasDem Sulteng untuk sesegera mungkin meneruskan aspirasi dan pernyataan sikap kader dan simpatisan Partai NasDem Buol kepada DPP.
“Kami menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai NasDem Buol untuk terus berkonsolidasi menggelar aksi sampai tuntutan terpenuhi,” imbuhnya.
Menyikapi unjuk rasa tersebut, Ketua DPD Partai NasDem Buol, Amran Batalipu yang dihubungi awak media ini, menyatakan, mereka yang melakukan unjuk rasa di hari Sabtu, bukanlah kader NasDem, tapi dari partai lain yang mengusung pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati lain.
“Mereka itu kerja sama dengan Rian, kader Partai NasDem yang saya tunjuk sebagai pimpinan sementara di DPRD Buol. Tapi kemudian, DPP menetapkan Iqbal menjadi ketua, karena memang penujukan ketua definitif adalah kewenangan DPP, semua partai politik begitu,” katanya.
Harusnya, kata dia, dia (Rian) tegak lurus menerima keputusan partai. Ia juga telah menyarankan kepada yang bersangkutan agar menggugat keputusan itu ke DPP di Jakarta.
Justru, kata dia, karena tidak terima dengan unjuk rasa yang dilakukan pada Sabtu lalu, Senin hari ini ribuan massa juga menggelar unjuk rasa.
“Kalau unjuk rasa tadi baru dari Partai NasDem dengan rute kurang lebih 2 kilometer, kekuatan massa 5.000 orang. Isunya itu sebagai tandingan dari demo hari Sabtu. Karena mereka sebut-sebut Partai NasDem, maka maralah mereka, sehingga mereka turun tadi. Mereka minta Rian dipecat karena melawan keputusan partai,” ungkap Amran, yang mengaku sedang berada di Jakarta. (RIFAY)
