Simalakama Pelibatan TNI di Perburuan Ali Kalora Cs

oleh
Sejumlah massa aksi Aliansi Ummat Islam Sulawesi Tengah memegang spanduk bertuliskan 'Usut Tuntas Kematian Qidam' dalam aksi didepan Kantor DPRD Sulteng Jalan Samratulangi Kota Palu, Jum'at (26/06). (FOTO: FALDI)

Pesawat jenis Hercules A-1327 milik TNI AD tiba di Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri, Kota Palu, Sabtu (15/08) sekira pukul 14.00 WITA. Pesawat ini menyusul sebuah pesawat komersil berwarna merah yang dua-duanya membawa prajurit TNI-AD bersenjata lengkap dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) asal Batalyon Infanteri Para Raider 502 Ujwala Yudha, Malang, Jawa Timur.

Dalam penerbangan itu total ada 150 prajurit yang saat ini telah bergabung bersama pasukan Operasi Tinombala di Kabupaten Poso, untuk memburu Kelompok Sipil Bersenjata pimpinan Ali Kalora.

Sempat absen dalam perburuan Kelompok Sipil Bersenjata di Poso, pembahasan TNI untuk kembali dilibatkan dalam Operasi Tinombala bergulir lagi dalam hearing tertutup antara Komisi I DPRD Sulteng, DPRD Poso, Kapolda, Danrem 132/Tadulako serta pihak-pihak terkait, Kamis (02/07) lalu.

Pertemuan itu menyepakati sejumlah poin penting yang akan ditindaklanjuti, seperti perpanjangan Operasi Tinombala tahap III. Kesepakatan lainnya adalah pembentukan tim terpadu untuk memberi sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat di Poso, juga menggandeng pihak terkait dalam melakukan pemantauan terhadap kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada.

Dalam penjelasannya, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulteng, Irjen Pol Syafril Nursal menyatakan, kehadiran pasukan bantuan itu dinilai sudah cukup kuat untuk membantu kepolisian.

“TNI hadir di sini membantu kepolisian dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi perekonomian daerah dan masyarakat,” ungkap Syafril.

Sesuai penjelasan Syafril, jumlah Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus terorisme saat ini masih berjumlah 13 orang. Mereka diperkirakan berada di wilayah Lore atau Lembah Napu.

Kelompok ini adalah sisa-sisa Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) yang dulunya dipimpin Santoso alias Abu Wardah. Santoso tewas ditembak Satgas Operasi Tinombala pada Juli 2016. Saat ini, kelompok tersebut dipimpin Ali Kalora.

Belum lama ini, aparat kepolisian memastikan bahwa kelompok sipil bersenjata itu berada di balik aksi perampasan barang milik pegawai dari Dinas Kesehatan Poso dan juga pembunuhan seorang petani di Sangginora, Poso Pesisir Selatan.

“Mereka menghadang pegawai Dinas Kesehatan Poso yang baru pulang dari Napu. Barang-barangnya diambil. Kemudian sorenya menyandera lagi dua orang petani, Agus dan Arjuna. Satu di antaranya berhasil melarikan diri. Sedang satunya kemudian dianiaya dan  dibacok hingga meninggal dunia. Sekarang, Satgas sedang memburu mereka. Mudah-mudahan mereka berhasil kita tangkap,” jelas Syafril.

Kepolisian memastikan bahwa kelompok yang menghadang para pegawai dan membunuh petani itu adalah Ali Kalora dan kelompoknya.

“Dari hasil pemeriksaan dan identifikasi yang dilakukan kepada mereka yang dihadang, mereka memberikan identifikasi dan ciri-ciri yang bersangkutan,” kata dia.

Secara umum, saat ini situasi keamanan dan ketertiban di Poso berlangsung normal. Hanya saja, masyarakat, utamanya warga Wapu diimbau untuk tidak melewati jalur Napu-Sangginora-Poso Pesisir di mana kelompok sipil bersenjata itu melakukan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rusli Dg Palabi berharap aksi teror yang terus dilakukan kelompok sipil bersenjata di Kabupaten Poso bisa segera dihentikan oleh gabungan Satuan Tugas Operasi Tinombala.

Kata Rusli, dalam menghentikan aksi teror yang dilakukan kelompok Ali Kalora Cs itu harus menggunakan segala cara, tak terkecuali pendekatan persuasif melalui hubungan kekeluargaan, sehingga kelompok itu bisa ditangkap dengan cara-cara yang baik.

Wagub juga mengimbau agar para petani di wilayah Operasi Tinombala tak lagi harus merasa cemas, sebab keberadaan 150 prajurit BKO dari pihak TNI juga dapat melakukan pemantauan terhadap petani selama berkebun.

EVALUASI OPERASI TINOMBALA HARUS TETAP DILAKUKAN

Presidium Forum Umat Islam (FUI) Sulawesi Tengah, Ustadz Hartono Yasin Anda menyatakan, meski sudah diperpanjang, evaluasi terhadap keberadaan Satgas Tinombala tetap harus dilakukan, sebab beberapa insiden yang melibatkan personel Satgas Tinombala dinilai justru menjadi teror baru bagi masyarakat.

“Perlu dievaluasi karena banyak insiden-insiden sebenarnya menimbulkan kasus hukum baru yaitu salah tembak,” tegas Hartono, belum lama ini.

Salah satunya adalah insiden yang menimpa remaja bernama Qidam Alfariski, Kamis (9/4). Qidam diduga menjadi korban penganiayaan personel Satgas Tinombala hingga meregang nyawa dalam kondisi tak wajar. Hingga kini, kasus tersebut menurut Hartono masih jauh dari keadilan.

Dari kasus itu diketahui sudah ada 29 orang personel Satgas Tinombala yang diperiksa. Bahkan Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto mewakili Institusi Polri meralat bahwa Qidam bukan teroris.

Ia menilai, dari jumlah sisa Kelompok Sipil Bersenjata yang hari ini masih ada di wilayah pegunungan Poso, tidak seharusnya melibatkan terlalu banyak lagi personel, yang ujungnya juga berdampak pada penggunaan anggaran milik negara dalam jumlah yang besar.

FUI Sulteng menyarankan agar Operasi Tinombala tersebut diganti dengan operasi biasa saja yang berada dibawah kendali TNI sepenuhnya.

“Sederhananya seperti itu, serahkan pada TNI sebab tanpa kehadiran Satgas pun persoalannya bisa selesai,” tekannya.

Permintaan itu bukan tanpa alasan. Pihaknya menilai, dalam setiap pergantian pimpinan Polda Sulteng, hampir tidak ada perubahan yang signifikan pada Operasi Tinombala. Pendek kata, tetap seperti itu saja, isu terorisme dibesar-besarkan, timbul-tenggelam dan tak kunjung usai.

Ia mengingatkan bahwa bagaimanapun pengakuan sebagai anak ibu pertiwi yang memiliki hak sebagai warga negara terhadap para pelaku tindak pidana terorisme harus tetap diberikan, salah satu cara solutifnya adalah dengan berdialog.

Bukan tak mungkin, ia menduga adanya rasa kecewa terhadap penegakan hukum ataupun kesenjangan sosial yang terjadi di Kabupaten Poso saat berlangsungnya maupun pascakerusuhan yang terjadi beberapa tahun yang lalu.

“Kita, termasuk para penegak hukum melihat ini adalah anak bangsa yang harus diselamatkan jiwanya,” tandasnya.

Hampir sepaham dengan Hartono, pihak LPS-HAM juga telah menggagas sebuah diskusi yang intinya mempersoalkan pelibatan TNI dalam operasi itu

MENANTI GERAKAN TIM TERPADU DPRD

Usai berlangsungnya hearing tertutup dengan Kapolda Sulteng, Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Tengah Fraksi PDIP Sri Indraningsih Lalusu menegaskan, bahwa pembentukan tim terpadu berdasarkan kesepakatan dalam hearing, masih juga belum menuai titik terangnya.

Pasalnya, surat kesepakatan dalam hearing yang sudah dilaporkan ke Jakarta, yang salah satu pointnya mengenai perpanjangan Operasi Tinombala tahap III direncanakan akan berlanjut hingga Desember 2020 mendatang, belum juga sampai di meja Komisi I DPRD Sulteng.

“Kebetulan belum sampai ke Komisi I mengenai keputusan pusat, bahwa Operasi Tinombala III akan dilanjutkan sampai Desember, di dalamnya itu termaktub bahwa TNI akan dilibatkan. Tetapi surat dimaksud atau MOU yang dimaksud atau surat perintah dari pusat mengenai berlanjutnya Operasi Tinombala berikutnya itu belum sampai. Kalau itu sudah kami terima maka kami berharap kita duduk bersama mengenai tim terpadu. Polanya untuk turun seperti apa, struktur tim seperti apa karena DPRD tidak masuk pada ranah Operasi Tinombala karena itu bidang keamanan,” katanya, Jumat (21/08).

Terkecuali, sambung dia, ada usulan untuk DPRD turun bersama dalam konteks semacam memotivasi maupun memediasi, maka itu bisa saja dilakukan.

Reporter : Faldi
Editor : Rifay

Iklan-Paramitha