SiLPA Tahun 2021 Tinggi, Fraksi PKS Minta Pemprov Tingkatkan Realisasi Belanja

oleh -
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi'ah saat membacakan pandangan umum fraksi terkait Raperda Pelaksanaan APBD 2021, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Senin (13/06). (FOTO: media.alkhairaat.id/Rifay)

PALU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah hingga mencapai 108,50 persen. Selain itu juga ada peningkatan penerimaan yang bersumber dari pendapatan transfer tahun anggaran 2021, dari target sebesar Rp3,022 triliun lebih, terealisir hingga 104,20 persen.

Demikian halnya pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2021 yang meningkat 119,73 persen dari target sebesar Rp1,247 triliun lebih.

“Apalagi pelampauan target PAD tersebut terjadi pada semua sektor penerimaan asli daerah. Namun demikian, dalam setiap kesempatan, Fraksi PKS selalu memberikan penekanan agar kiranya upaya peningkatan PAD hendaknya jangan sampai menambah beban baru bagi masyarakat,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah saat membacakan Pandangan Umum Fraksi atas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Senin (13/06).

Ia menjelaskan, realisasi APBD dan perubahan APBD tahun anggaran 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, mencapai 92,93 persen. Menurutnya, hal ini sesuatu yang patut diapresiasi, namun diharap agar persentase serapan atau realisasi belanja bisa ditingkatkan lagi, sehingga bisa berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2021 yang mencapai Rp698,738 miliar lebih.

“Bagi Fraksi PKS, itu bukanlah angka yang kecil. Jika anggaran tersebut bisa direalisasikan, tentu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” tekannya.

Tak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti tingginya sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai angka Rp10 miliar lebih serta sisa DAK non fisik tahun 2021 sebesar Rp6 miliar lebih.

“Fraksi PKS juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, agar di tahun anggaran 2022 ini tidak menunda melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan beberapa utangnya,” tutupnya.

Mewakili Gubernur, Asisten III Administrasi Umum Pemprov Sulteng, Mulyono, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas beberapa saran dan masukan dari Fraksi PKS tersebut.

“Saran dan masukan akan ditindaklanjuti dalam program mendatang,” katanya. (RIFAY)