PALU – Pendapatan daerah yang tertuang dalam Rancangan APBD Provinsi Sulteng Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp4.867 triliun lebih. Terdapat selisih sebesar Rp551.034 miliar lebih dengan rencana belanja yang ditargetkan sebesar Rp5,418 triliun lebih.
Pemprov Sulteng dinilai sedang membuat perencanaan defisit, karena lebih besar angka belanja ketimbang pendapatan, dengan harapan akan menjadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sekitar Rp551,034 miliar lebih untuk menutupi defisit tersebut.
Hal ini menjadi sorotan Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulteng, dalam Pandangan Umum (PU) atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2024 yang dibacakan juru bicara fraksi, Sri Atun, pada rapat paripurna Pembahasan/Penetapan Raperda APBD Sulteng Tahun Anggaran 2024, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Senin (16/10).
Pertanyaannya, kata Sri Atun, jika sampai akhir tahun anggaran, tidak ada SiLPA atau angkanya tidak mencapai Rp551 miliar, maka hal ini akan memberikan dampak pada APBD 2024 yang mengalami defisit karena lebih besar pasak daripada tiang.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga memberikan catatan lain terkait Raperda APBD 2024 tersebut, antara lain tingkat kejahatan yang semakin “berkualitas” karena akses teknologi informasi yang kian cepat.
“Ditambah lagi masih banyaknya masyarakat yang belum mampu beradaptasi dengan cepatnya perubahan sehingga tidak mampu melakukan pengamanan data pribadi secara baik,” ujarnya.
Kondisi itu, lanjut dia, makin memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk mencuri data-data pribadi masyarakat.
“Olehnya itu, Fraksi PKS ingin pemerintah secara pro aktif mampu beradaptasi dengan cepat agar tidak ketinggalan dengan perubahan di bidang teknologi informasi. Tujuannya agar bisa membentengi masyarakat dari incaran pelaku-pelaku kejahatan online tersebut,” ucapnya.
Perubahan iklim akibat fenomena pemanasan global, juga menjadi sorotan fraksi ini. Menurut Sri Atun, iklim yang kian anomali tentu akan memengaruhi kondisi kesehatan. RIFAY
