PALU — Serapan belanja modal kabupaten/kota di Sulawesi Tengah berada dalam situasi mengkhawatirkan menjelang tutup tahun anggaran 2025. Bukan karena hambatan teknis atau birokrasi, melainkan karena sejumlah kontraktor bermodal besar menolak menerima uang muka, sehingga proses pencairan anggaran tersendat.
Hal ini mencuat dalam Rakor Pelaporan dan Evaluasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Sulteng yang dipimpin Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., di Ruang Polibu, Kamis siang (20/11).
Dari paparan yang disampaikan, kinerja pendapatan dan belanja daerah sebenarnya menunjukkan tren positif hingga Oktober 2025. Rata-rata pendapatan daerah kabupaten/kota mencapai 73,07%, sementara realisasi belanja berada di angka 58,36%.
Namun pada pos belanja modal, beberapa daerah tertinggal jauh dari target. Wagub Reny menyoroti penyebab utamanya: kontraktor yang enggan menerima uang muka karena secara finansial mampu menunggu pembayaran penuh setelah proyek rampung.
“Walau tidak melanggar aturan, pola ini berdampak langsung pada lambatnya serapan belanja modal kabupaten/kota,” tegas Wagub.
Ia meminta agar pemerintah daerah memberikan edukasi kepada kontraktor, bahwa penerimaan uang muka penting untuk mempercepat perputaran anggaran. “Tolong sampaikan bahwa uang muka itu harus diterima karena terkait serapan belanja, jadi harus dicairkan,” tambahnya.
Dalam arahannya, Wagub tetap optimistis target serapan pendapatan dan belanja bisa dicapai di akhir tahun. Namun ia menekankan perlunya langkah cepat dan koordinatif dari setiap daerah.
Sebagai tindak lanjut, Wagub menginstruksikan para asisten perekonomian, kepala BPKAD, dan sekda kabupaten/kota untuk segera merapatkan hasil rakor di daerah masing-masing. “Undang perangkat daerah terkait, untuk rapat terkait serapan APBD,” imbaunya agar tiap rupiah anggaran bisa terealisasi optimal.
Rakor turut diikuti jajaran Biro Administrasi Pembangunan Provinsi, para asisten perekonomian dan pembangunan kabupaten/kota, bagian administrasi pembangunan, BPKAD, serta badan pendapatan daerah.
