Ketiga, dalam KUPA disebutkan bahwa target Pendapatan Daerah mengalami penurunan dari Rp4,267 triliun menjadi Rp4,004 triliun atau mengalami defisit sebesar Rp263,65 miliar. Sebaliknya, Belanja Daerah mengalami perubahan dari Rp4,59 triliun menjadi Rp4,43 triliun atau terjadi deficit sebesar Rp 160,23 miliar.
Selain itu, dalam perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah terjadi peningkatan dari Rp326,52 miliar menjadi Rp429,94 miliar atau Pembiayaan Neto meningkat absolute sebesar Rp103,42 miliar.
Pada triwulan IV 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebaiknya menggunakan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) yang tersedia tersebut, yakni sebesar Rp326,52 miliar dan melakukan efisiensi pada Belanja-Belanja Rutin dan Belanja Program yang dapat dilakukan melalui fasilitas daring seperti Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah, Rapat-Rapat Koordinasi, serta kegiatan OPD yang belum mendesak, serta menghindari sedapat mungkin kegiatan Sosialisasi, Bintek, Workshop, Rakor yang memobilisasi ASN agar menghargai makna social distancing dan prioritaskan program dan kegiatan bagi penanganan pandemi Covid-19.
Keempat, belanja-belanja yang patut diefisiensikan bahkan layak dihilangkan dan dicadangkan untuk menutupi defisit APBD Perubahan Tahun 2020 adalah belanja pada OPD yang tidak mempunyai indikator program dan capaian dan tidak jelas mendukung 1 dari 5 Misi Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2016-2021.
Pada diskursus kali ini, penulis hanya mengkaji belanja-belanja pada OPD yang berkaitan langsung dalam penanganan Covid-19 maupun dampaknya baik di hulu maupun di hilir.
Kelima, pada OPD Pendidikan yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program PAP) pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah Rp298,58 juta, Program Peningkatan Sapras pada Kegiatan Meubiler sebesar Rp 104,52 juta dan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp427,16 juta, Pemeliharaan Sapras Aparatur Rp495,68 juta Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp1,04 miliar.
