PALU – Setelah tertunda dari Bulan Agustus, lalu September, kemudian mundur lagi ke tanggal 14 dan 15 Oktober 2022, akhirnya Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-7 Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), dipastikan akan terlaksana kembali pada tanggal 29-30 Oktober mendatang.
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Sulteng, HM Arus Abdul Karim, kepada wartawan, mengatakan, tertundanya pelaksanaan muswil karena beberapa hal, utamanya berkaitan dengan belum selesainya konsolidasi di tingkat MPC (Majelis Pimpinan Cabang).
“Alhamdulillah pada akhir September lalu, posisi kabupaten yang telah melaksanakan konsolidasi sudah sekitar 10 MPC. Kami mencoba membangun komunikasi dengan MPN (Majelis Pimpinan Nasional) untuk menginformasikan kondisi itu dan mendapatkan arahan agar memaksimalkan lagi rencana kegiatan Muswil,” ujarnya, di Sekretariat MPW Pemuda Pancasila Sulteng, Ahad (23/10).
Dari pertemuan langsung dengan MPN, lanjut dia, maka telah ditetapkan waktu pelaksanaannya pada tanggal 29-30 Oktober nanti.
“Insya Allah Muswil tidak akan bergeser dari tanggal 29-30 Oktober dan akan dihadiri petinggi-petinggi MPN. Sampai tadi ini saya masih membangun komunikasi via telepon dengan Ketua Umum MPN Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Japto Soelistyo Soerjosoemarno dan Ahmad Ali juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa dalam pekan ini MPN akan berkunjung di beberapa daerah di Sulawesi dan jadwal kita jatuh pada tanggal 29-30 Oktober,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris MPW PP Provinsi Sulteng, Amran Bakir Na’i, menambahkan, pelaksanaan Muswil pada tanggal 29-30 Oktober sudah terkonfirmasi, baik secara administrasi maupun melalui komunikasi langsung Ketua MPW dengan Ketum MPN.
“Artinya apa, karena kita tahu bersama dari 33 provinsi ini masih ada beberapa yang belum Muswil. Dan ini yang kita kejar, Alhamdulillah hasil konfirmasi ketua MPW Insya Allah tidak akan berubah lagi jadwalnya,” kata Amran.
Ia menjelaskan, MPW PP Sulteng terdiri dari 13 MPC kabupaten/kota, di mana setiap MPC mempunyai satu hak suara. Sebelum muswil, lanjut dia, maka di setiap MPC sudah melakukan musyawarah cabang (muscab) terlebih dahulu.
“Dan Alhamdulillah atas perintah ketua, 12 MPC sudah melakukan muscab yang artinya mereka sudah mempunyai hak suara penuh. Adapun satu MPC yaitu Kabupaten Buol tetap ikut karena sudah ada SK-nya. Tetapi masih SK mandataris, sehingga tidak memiliki hak suara. Statusnya hanya peninjau,” pungkasnya. (RIFAY)
