PALU – Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan isu kolapsnya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri, mendesak pemerintah pusat segera mengambil tindakan.
Safri meminta agar pemerintah melalui BPI Danantara dan BUMN sektor pertambangan mengakuisisi PT GNI.
Menurutnya, situasi ini merupakan momentum strategis bagi negara untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi.
“Ini momentum negara hadir, bukan sekadar menjadi penonton saat krisis industri strategis terjadi. Jangan biarkan perusahaan kolaps lalu meninggalkan ribuan pekerja tanpa kepastian,” tegas Safri dalam rilisnya, Kamis (9/4).
Ia menekankan bahwa upaya penyelamatan tidak boleh hanya berorientasi pada kelangsungan perusahaan, tetapi juga harus menjamin perlindungan penuh terhadap pekerja yang terdampak PHK.
“Jangan jadikan buruh sebagai korban pertama setiap krisis industri. Negara harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan masa depan mereka tidak digadaikan,” tambahnya.
Safri juga menilai isu kolapsnya GNI menjadi alarm atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing di sektor nikel. Ia menekankan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan sumber daya alam harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar retorika.
Legislator PKB dari Dapil Morowali dan Morowali Utara ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemilikan industri nikel nasional, termasuk peningkatan porsi kepemilikan domestik melalui BUMN dan pengusaha nasional.
Ia juga mengutip pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengenai dominasi asing dalam pengelolaan nikel Indonesia.
“Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, namun sebagian besar justru dikuasai asing, bahkan disebut hingga 90 persen dikelola pengusaha dari China. Ini tidak boleh terus terjadi,” ujar Safri.
Ia menegaskan, kegagalan pemerintah mengambil langkah cepat tidak hanya akan merugikan pekerja, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi kedaulatan ekonomi nasional.
“Ini bukan sekadar soal bisnis. Ini soal harga diri bangsa, sebuah langkah strategis untuk merebut kembali kontrol atas sumber daya alam yang selama ini didominasi kepentingan asing,” pungkasnya.
