PALU – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Workshop Kerja Sama dengan tema “Peran DPRD pada Kerjasama Daerah di Pemerintahan Daerah Provinsi Sulteng” di salah satu hotel, di Kota Palu, Senin (06/06).
Pembukaan kegiatan dihadiri Sekretaris DPRD Provinsi Sulteng, Sitti Rachmi Amir Singi, Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Pemprov Sulteng Dr. Rudi Dewanto dan Kepala Bagian Perundang-undangan DPRD Sulteng, Sitti Rahmawati serta sejumlah kepala sub bagian di Sekretariat DPRD.
Adapun narasumber yang dihadirkan adalah Kepala Biro (Karo) Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Pemprov Sulteng, Dahri Saleh dan Tenaga Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Asri Lasatu.
Menurut Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Rudi Dewanto, workshop tersebut merupakan momentum untuk melakukan sharing dalam rangka penguatan kerja sama antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sulteng.
“Kegitan ini juga merupakan media untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang tentunya sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Sulteng yakni Gerak Cepat Menuju Sulteng yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju serta melakukan sinergitas kerja sama pembangunan antar sekawasan di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi Sulteng,” tuturnya.
Ia berharap, kegitan ini dapat melahirkan gagasan-gagasan yang cemerlang dan dapat diterapkan semaksimal mungkin agar bisa mendorong proses percepatan pembangunan daerah menuju Sulteng yang lebih sejahtera dan lebih maju.
Senada dengan itu, Sekretaris DPRD Provinsi Sulteng, Sitti Rachmi Amir Singi, juga berharap, dengan workshop ini diharapkan ada peningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan sumber daya secara optimal serta pengembangan ekonomi lokal dalam rangka menekan angka kemiskinan dan mengurangi disparitas wilayah.
“Tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop ini adalah untuk melakukan sharing dalam upaya peningkatan nilai-nilai ekonomi. Untuk itu dibutuhkan sinergitas, keterpaduan, dan keselarasan,” katanya.
Dalam hal ini, lanjut dia, DPRD Provinsi Sulteng sangat berperan serta dalam memberikan rekomendasi dari segi penganggaran yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama antar daerah melalui kepala daerah, dalam hal ini Gubernur.
“Karena dalam hal ini DPRD memilik tiga fungsi yakni pengawasan, budgeting atau anggaran dan legislasi,” tandasnya.
Sementara itu, Karo Pemerintahan dan Otda, Dahri Saleh menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kerja sama, di antaranya terkait tahapan pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama dengan pihak ketiga.
Sejauh ini, kata dia, telah terbangun kerja sama antara Pemprov Sulteng dengan instansi/lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pertanahan Nasional, serta dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulteng.
“Demikian halnya kerja sama dengan provinsi lain, seperti Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Ada juga kerja sama dengan perguruan tinggi dan rumah sakit,” katanya. (RIFAY)
