PALU – Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Asri L Sawayah menyatakan bahwa APBD Kota Palu belum bisa memenuhi kebutuhan warga yang akan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Baru Rp14 miliar, sementara kita membutuhkan Rp31 miliar. Jadi kita masih kurang sekitar Rp17 miliar,” ujarnya saat mengikuti rapat pembahasan pemenuhan kebutuhan anggaran tahun 2021 dan tahun 2022 bersama BPJS Kesehatan secara virtual, dari ruang kerjanya, Senin (19/07).
Menurutnya, dari pertemuan sebelumnya, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan akan melakukan kembali validasi dan verifikasi terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan. Nantinya, hasil validasi itu akan diusulkan lagi untuk menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kementerian Sosial RI.
“Supaya APBD provinsi maupun APBN melalui Kemensos dapat menanggung sedikit iuran-iuran dari pada peserta BPJS Kesehatan di Kota Palu,” tuturnya.
Dia menambahkan, APBD Kota Palu belum bisa diharapkan sepenuhnya untuk memenuhi semua anggaran yang dibutuhkan, apalagi saat ini masih terjadi Pandemi Covid-19.
“Sebagian besar APBD direcofusing untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19,” tandasnya.
Reporter : Hamid
Editor : Rifay
