PALU – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang memaparkan arah penguatan pendidikan dalam kegiatan Lokakarya Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Alkhairaat yang diselenggarakan Majelis Pendidikan PB Alkhairaat di Aula Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu, Senin (16/2) sore.
Dalam penjelasannya, Sekjen menegaskan pentingnya mengembalikan ruh dan identitas pendidikan Alkhairaat sebagai lembaga yang berakar kuat pada pendidikan agama. Ia menilai bahwa dalam perkembangannya, pendidikan di lingkungan Alkhairaat kini terbagi dalam dua bentuk, yakni pendidikan pesantren dan pendidikan formal berbasis umum, namun keduanya harus tetap menjadikan agama sebagai fondasi utama.
“Yang paling penting adalah pendidikan agama. Bahkan kalau perlu 100 persen berbasis agama, dengan tetap menyesuaikan kebutuhan formalitas pendidikan saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, formalisasi pendidikan di pesantren bukan berarti mengurangi substansi keagamaan, melainkan memperkuat posisi lembaga agar tetap diakui secara regulasi tanpa kehilangan jati diri. Ia mengingatkan bahwa generasi terdahulu Alkhairaat ditempa dengan pendidikan agama yang sangat dominan.
Jamaluddin juga menekankan standarisasi pendidikan yang tetap berpegang pada spirit dan ajaran pendiri Alkhairaat SIS Aljufri. Ia menilai perlu adanya kompetensi khas yang menjadi ciri lembaga, seperti penguatan akhlak, pembiasaan ibadah, serta tradisi keilmuan klasik.
Ia mencontohkan praktik pendidikan masa lalu yang menekankan pembentukan karakter melalui disiplin, hafalan, penulisan ulang teks (imla), hingga pembiasaan membaca syair dan kitab. Menurutnya, metode tersebut bukan sekadar hukuman, melainkan bagian dari proses internalisasi nilai dan penguatan intelektual.
“Itu membentuk militansi, solidaritas sosial, dan kekuatan spiritual. Ciri seperti ini yang tidak banyak dimiliki lembaga lain,” katanya.
Dalam konteks pengembangan ke depan, Jamaluddin mendorong penyusunan kurikulum yang lebih terstruktur hingga pada tingkat modul pembelajaran. Ia mengusulkan agar setelah kesepakatan kurikulum dicapai, segera disusun modul lengkap yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh daerah.
“Kita harus punya kurikulum yang jelas sampai ke modulnya. Setelah itu kita siapkan tenaga pengajar dan dukungan pembiayaan agar bisa diterapkan di seluruh wilayah,” tandasnya.**
