Sekjen: Ada Gangguan Terhadap Otonomi Organisasi dan Pencederaian Fisik

PALU – Pengurus Besar (PB) Alkhairaat memutuskan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami Ketua Umum (Ketum) PB Alkhairaat, HS Mohsen Alaydrus, ke Polda Sulteng, Selasa (05/08) malam.

Keputusan ini diambil setelah rapat internal PB Alkhairaat, menyikapi insiden kekerasan yang dialami Ketum PB Alkhairaat oleh kelompok masyarakat, saat melakukan kunjungan ke Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), pekan lalu.

Saat melapor ke Polda Sulteng, PB Alkhairaat membawa serta bukti-bukti tindakan fisik berupa visum, termasuk nama-nama pelaku yang menjadi terlapor.

Laporan PB Alkhairaat ini teregistrasi Nomor: STTLP/195/VIII/2025/SPKT/POLDA Sulteng, yang ditandatangani Kepala SPKT Polda Sulteng, Iptu Joni L Said, S.Sos.

Sekretaris Jendral (Sekjen) PB Alkhairaat, Jamaludin Mariadjang, kepada media ini, Rabu (06/08) di Kantor PB Alkhairaat, mengatakan, persoalan ini penting ditindaklanjuti ke pihak kepolisian.

Dia menekankan dua hal yang perlu dicermati dalam persoalan ini, yakni gangguan terhadap otonomi organisasi, dan pencederaian fisik terhadap Ketum PB Alkhairaat sebagai simbol kelembagaan.

Ia mengatakan, pada persitiwa tanggal 3 Agustus lalu, ada hak-hak individual yang tercederai, berupa kekerasan fisik.

“Sangat jelas, ada semacam upaya mencederai secara paksa pada seseorang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi, sehingga berakibat pada kenyamanan fisik pada subjek (Ketum PB Alkhairaat),” ungkap Sekjen.

Lebih lanjut Sekjen mengatakan, semua organisasi memiliki wilayah otonomi yang harus berjalan sesuai mekanisme dan aturannya masing-masing.

Karena memiliki otonom, kata dia, pastinya memiliki gangguan yang berimplikasi pada sebuah upaya menekan oraganisasi. Begitupun yang terjadi pada PB Alkhairaat.

“Kita melihat ada kondisi eksternal yang tidak ada pada struktur organisasi kita. Reaksi-reaksi itu dikoordinir secara tidak sehat. Oleh karena itu kami anggap ini sebuah gangguan dari eksternal pada kita,” ungkap Sekjen.

Tentunya, kata dia, PB Alkhairaat tidak ingin bereaksi seperti apa yang dilakukan kelompok-kelompok itu.

Sebab, kata dia, negara ini adalah negara hukum, sehingga memilih jalur tersebut dengan harapan bisa menjadi kontrol setiap gerakan apapun yang bisa memberikan resistensi dalam perjalanan sebuah organisasi.

“Saya menyaksikan ada sebuah provokasi di pertemuan itu, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang nekat untuk mencederai Ketum PB Alkhairaat. Di saat itu, Ketum PB Alkhairaat dalam posisi tidak melawan dan sementara duduk, menghadapi banyak massa,” ujar Sekjen.

Sekjen yang saat itu duduk di samping ketum, mengaku tidak bisa berbuat banyak melihat massa yang tidak terkendali emosinya.

Tindak kekerasan yang dialami Ketum PB Alkhairaat, diduga kuat erat kaitannya dengan keluarnya keputusan PB Alkhairaat untuk menonaktifkan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Alkhairaat di Desa Bantuga, Kecamatan Ampana Tete.

Kelompok massa yang datang, meminta PB Alkhairaat menganulir keputusan tersebut, malam itu juga.

“Di organisasi manapun hal itu tidak dibenarkan terjadinya tindak kekerasan, apalagi memaksakan sesuatu untuk mengubah keputusan organisasi yang sudah disepakati bersama,” kata Sekjen.

Lanjut dia, ada mekanisme yang mesti dilakukan jika ingin mengubah keputusan itu. Bukan dengan cara melakukan tekanan dengan mengorganisir kelompok-kelompok tertentu.

“Apalagi hal ini berkaitan dengan fungsi pendidikan. Memaksakan untuk mengubah keputusan secara fisik, maka tidak ada keteladanan. Seolah–olah kelompok tersebut sudah benar. Sejauh ini, belum ada keputusan dari PB Alkhairaat untuk menarik kembali keputusan yang telah dikeluarkan atas penonaktifan pimpinan pondok di Touna,” tegas Sekjen.

Tindakan kekerasan yang dialami Ketum PB Alkhairaat, HS Mohsen Alaydrus, terjadi saat dirinya bersama Sekjen berkunjung ke Ampana, Kabupaten Touna, tanggal 3 Agustus lalu.

Sedianya, kunjungan itu dalam rangka melakukan asistensi penataan fungsi organisasi struktural Perhimpunan Alkhairaat di Komisariat Daerah (Komda) Alkhairaat Kabupaten Touna.

Asistensi ini diharapkan bisa mengoptimalisasi fungsi Komda dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pondok pesantren Alkhairaat.

Namun terjadi peristiwa di luar dugaan, ketika ketum dan sekjen melakukan pertemuan dengan sekolompok orang dari sejumlah elemen, termasuk yang mengklaim dirinya sebagai abna.

Pertemuan itu sendiri tidak diagendakan sebelumnya, sebab pada sore harinya, PB Alkhairaat sudah mengunjungi Ponpes Alkhairaat yang ada di Desa Bantuga dan malamnya bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh Alkhairaat di Ampana.

Namun, sesampainya di hotel tempat menginap, ada permintaan dari kelompok tersebut, maka Ketum dan Sekjen pun bersedia menemui. Namun di kesepakatan awal, hanya sekitar lima orang saja yang ingin bertemu.

Di luar dugaan, ternyata yang datang menemui ketum dan sekjen sudah berkisar ratusan massa. Pada kesempatan itu, ketum dan sekjen ditemani ketua dan sekretaris Komda Alkhiraat Touna.

Melihat banyaknya massa, PB Alkhairaat sebenarnya tidak ingin bertemu karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya.

Karena menghargai kehadiran mereka, maka Ketum PB Alkhiraat bersama Sekjen PB Alkhairaat menemui di salah satu tempat di halaman hotel itu.

Dialogpun dibuka oleh Sekjen PB Alkhairaat, disambung diskusi bersama kelompok-kelompok yang hadir saat itu, yang pada intinya menginginkan agar pimpinan Ponpes Alkhiraat Bantuga tidak dinonaktifkan.

Dalam dialog yang berlangsung kurang lebih empat jam itu, terdengar banyak suara-suara provokatif yang menyudutkan PB Alkhairaat. Adapula teriakan-teriakan kepada ketum dan sekjen.

Ketum PB Alkhairaat, Habib Mohsen bahkan telah berjanji siap menampung masukan-masukan yang disampaikan, untuk nantinya dibicarakan di tingkat internal pengurus PB Alkhairaat. Ketum mengaku tidak bisa mengambil keputusan sepihak.

Namun penyampaian Ketum PB tersebut tidak diterima. Mereka tetap mendesak malam itu untuk menganulir kembali surat penonaktifan Pimpinan Ponpes Alkhairaat Bantuga yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Kondisi semakin memanas sampai terjadilah insiden yang tidak diinginkan. Salah satu anggota kelompok maju ke depan dan menendang Ketum PB Alkhairaat yang sedang duduk.

Suasana malam itupun menjadi kacau, ratusan kelompok masyarakat yang hadir malam itu berusaha mengeroyok Ketum PB Alkhairaat.

Beruntung ketum PB dan sekjen bisa segera diamankan oleh petugas di salah satu tempat untuk menghindari amukan kelompok yang semakin tidak terkendali ini.