Sebelum Dijebloskan ke Rutan Palu, Yahdi Disapa Rekan DPRD di Bandara

oleh -
Yahdi Basma pakai kopiah digiring naik masuk ke mobil tahanan. Foto : Dok Kejari Palu

PALU- Yahdi Basma terpidana undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) mendapatkan sapaan dari sesama anggota DPRD Provinsi Hidayat Pakamundi, setibanya Bandar Udara Sis Aljufri, Rabu (15/3).

Yahdi Basma daftar pencarian orang (DPO), dijemput serta dikawal oleh tim eksekutor Kejaksaan Negeri Palu, Abdullah dan Hendrik, usai ditangkap tim tangkap buronan (tabur) kejaksaan agung (Kejagung) di Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (13/03) lalu.

“Pak Yahdi, pak Yahdi assalamualaikum,” sapa Hidayat Pakamundi setiba Yahdi di bandara, Ia langsung digiring naik ke mobil tahanan menuju rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II A Palu.

Kepala seksi intelejen (Kasintel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Nyoman Purba mengatakan, pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana Yahdi Basma sudah selesai dan berjalan lancar,sukses.

BACA JUGA :  LPKA Palu Latih Anak Binaan Jadi Pengrajin

“Sudah diterima rutan, jadi sudah selesai kita punya tugas,” ucap Kasiintel Kejari Palu Nyoman Purya di Palu.

Ia mengatakan, sebelum dijebloskan ke rutan, sudah dilakukan berita acara penandatanganan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan atau P-48, berita acara penahanan dan pemeriksaan kesehatan bagi terpidana.

“Sebelum masuk rutan memang syaratnya harus rapid tes dulu. Tadi yang bersangkutan (Yahdi) dalam keadaan sehat,”pungkasnya.

Yahdi masuk DPO Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu dalam kasus Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan korban Longki Djanggola, kala masih menjabat sebagai Gubernur Sulteng.

BACA JUGA :  Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilgub, Sekretaris Bawaslu Sulteng Diperiksa Senin Depan

Pria masih tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulteng dari Partai NasDem ini telah dihukum 10 bulan penjara dan denda Rp300 juta, subsider 1 bulan kurungan oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu. Ia ditetapkan menjadi DPO karena tidak mematuhi putusan MA tersebut.

Rep: KRAM)