Sebanyak 2.936 Petugas Sensus Pertanian akan Turun Lapangan

oleh -

Palu- Mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023 mendatang, Badan Pusat Statistik (BPS) secara serentak akan memasuki tahap paling penting dalam Sensus Pertanian/ ST2023, yaitu pelaksanaan pencacahan lengkap.

Ketua Tim Penanggunjawab ST2023 Provinsi Sulteng Yaslin H Tansala mengatakan, sebanyak 2.936 petugas pencacahan usaha pertanian se Sulteng yang mulai bertugas dari tanggal 1 Juni – 31 Juli mendatang.

“Sensus Pertanian Tahun 2023 ini adalah Sensus yang ke-7 yang digarap sejak Sensus Pertanian pertama tahun 1963.
Kegiatan ST2023 dilakukan untuk mengakomodir variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian berkembang sangat dinamis, menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional, dan dirancang untuk memperoleh hasil yang akurat,” ujar Ketua Tim Penanggunjawab ST2023 pada Forum Group Discussion (FGD) Sosialisasi ST2023, Rabu (31/5).

Kepala BPS Provinsi Sulteng Simon Sapary mengatakan, sesuai amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan rekomendasi dari Badan Pangan Dunia (FAO), setiap negara harus menyelenggarakan Sensus Pertanian minimal 10 tahun sekali.

BACA JUGA :  Petani Binaan PT Vale IGP Morowali Raih Penghargaan Anugerah Daya Saing Produk Pertanian

Sejak pertama kali dilaksanakan pada 1973, Sensus Pertanian ini menjadi sensus pertanian ketujuh di Indonesia. Bersama Indonesia, tahun ini ada 17 negara lain yang juga akan melaksanakan sensus pertanian.

Menurutnya, di Indonesia pertanian memegang peran penting. Sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 11,77 persen terhadap perekonomian Indonesia di Triwulan I 2023, terbesar keempat setelah sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan. Dalam Pencanangan ST2023 oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Mei yang lalu. Presiden menyatakan bahwa sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga akurasi data sangat diperlukan untuk menghasilkan akurasi kebijakan.

Hal ini sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap tenaga kerja tertinggi yaitu mencapai 29,36 persen tenaga kerja pada Februari 2023. Oleh karena itu, hasil pendataan yang berkualitas dan bermanfaat menjadi harga mati. Untuk mencapai kualitas dan kebermanfaatan data yang diharapkan, BPS telah melakukan sejumlah langkah pembaharuan.

BACA JUGA :  Sekkot Palu Ajak Seluruh Elemen Lestarikan Budaya

Pertama, ST2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data di level nasional maupun level global dengan mengacu kepada program FAO bernama World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020.

Kedua, pengumpulan data ST2023 bukan hanya dilaksanakan dengan metode konvensional, dimana petugas mengunjungi responden secara door-to-door menggunakan kertas dan pensil (Paper and Pencil Interviewing/PAPI). Melainkan juga menggunakan metode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). dimana petugas tetap mendatangi responden namun pendataannya menggunakan gadget. Metode lain yang digunakan adalah CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), dimana usaha pertanian dapat melakukan pengisian data secara mandiri.

BACA JUGA :  APH Diminta Tidak Biarkan Kawasan Hutan Rusak dan Diperjualbelikan untuk PETI

Ketiga, ST2023 mampu menangkap isu strategis pertanian nasional, seperti urban farming, petani milenial, modernisasi pertanian dan juga pendapatan petani sebagai proxy kesejahteraan petani.

“Luasnya manfaat dari data ST2023, baik bagi BPS,Kementerian/Lembaga, dan stakeholders lainnya, maka pelaksanaan kegiatan ST2023 perlu mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Pada Pencanangan Pelaksanaan ST2023, Bapak Presiden Joko Widodo telah menyatakan dukungannya terhadap ST2023 dan meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian untuk turut menyukseskan ST2023. Dukungan Bapak Presiden tentu semakin mendorong semangat,” ujar Simon.

Reporter: IRMA/Editor: NANANG