PALU – Mayoritas anggota Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan, meminta agar Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan (Kemendikbud) ditunda dulu untuk dilakukan evaluasi kembali.
Sebelumnya, Muhammadiyah, NU dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga sudah menyatakan menarik diri dari program tersebut.
Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR-RI, Hj Sakinah Aljufri, saat temu konstituen sekaligus reses di Kota Palu, Sabtu (25/07) malam, mengatakan, beberapa hari lalu pihaknya telah meminta untuk rapat darurat, mesti dilakukan secara virtual.
“Tapi oleh Sekjen sampaikan, saat ini belum bisa karena masih dalam reses. Tetapi dinamikanya saat ini, mayoritas anggota Komisi X minta agar program ini ditunda dulu, sambil dilakukan evaluasi,” ujar Sakinah.
Persoalan POP ini mengemuka saat reses Hj Sakinah. Salah satu warga yang hadir dalam temu konstituen tersebut, mempertanyakan sikap komisi X DPR RI terkait POP, yang saat ini mendapat penolakan dari beberapa elemen masyarakat.
Soal keterlibatan dua lembaga, yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation sebagai organisasi penggerak untuk kategori gajah, menurut Sakinah tidak pernah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Komisi X.
“Walaupun dalam hal seleksi dan rekrutmen organisasi yang diajak terlibat dalam program POP tersebut, secara teknis berada di Kementerian Pendidikan, namun DPR-RI, khususnya Komisi X harus dilibatkan, sebagai mitra kerja Kemendikbud,” katanya.
Menurutnya, setelah masa reses selesai, komisinya akan langsung melakukan rapat dengan pihak Kemendikbud, agendanya mengevaluasi kembali program POP.
“Termasuk yang akan disampaikan dan dipertanyakan adalah soal keterlibatan Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation di Organisasi Penggerak untuk kategori gajah,” tutupnya. (RIFAY)
