PALU – Pengamat Kebijakan Administrasi Publik Universitas Tadulako (Untad), Prof. Slamet Riyadi Cante, meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) agar mempertimbangkan rencana kucuran APBD senilai Rp14 Miliar untuk membiayai Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) tahun ini, di Kota Palu.
Slamet Riyadi menyarankan, kepada Pemerintah Provinsi Sulteng dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menjelaskan kepada publik, terkait penggunaan bantuan hibah sebagai wujud dari transparansi.
“Mungkin patut cermati item- item peruntukan pembiayaan terkait bantuan hibah yang ralatif cukup fantastis. Dana Rp14 M untuk kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh KAHMI,” kata Slamet Riyadi, di Palu, Rabu (14/09).
Karena menurutnya, kondisi saat ini masyarakat Sulteng masih mengalami krisis akibat bencana dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Sebaiknya Pemprov dan DPRD patut menjelaskan ke publik terkait penggunaan bantuan Hibah, sebagai wujud dari sebuah transparansi,” sarannya.
Slamet Riyadi mengaku, meski bagian dari alumni HMI Bontolempangan Makassar, hanya saja sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat Sulteng saat ini, maka pengunaan dana sebesar itu sangat penting disampaikan ke publik.
Bahkan dia menilai, bantuan pembiayaan dari APBD sebaiknya memiliki skala prioritas. Terutama korban bencana dan masyarakat miskin.
“Saya khawatir publik menilai pemerintah tidak memiliki kepekaan terhadap yang dialami masyarakat. Bukan berarti bantuan untuk KAHMI tidak penting, tapi mungkin dari sisi jumlah bantuan yang patut dipertimbangkan,” tandas Slamet Riyadi.
Diberitakan sebelumnya, Banggar DPRD Sulteng bersama TAPD menyepakati relokasi rancangan dana Hibah bantuan sosial (Bansos) kepada KAHMI yang direncanakan dari semula Rp15 Miliar kemudian dikurangi Rp1 Miliar.
Bantuan itu telah diteken dalam Rapat Paripurna Penetapan Raperda Perubahan APBD Tahun anggaran 2022, Senin 12 September 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng. (YAMIN)
