PALU – Sejumlah ormas Islam angkat bicara mengenai polemic rilis 200 nama mubaligh oleh Menteri Agama (Menag) beberapa waktu lalu. Kemenag Sulteng sendiri menyatakan tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal yang sama di wilayahnya.

Pimpinan Jalasatul Jum’ah Majelis Jibril, Ustadz Zainal Abidin, belum lama ini, mengatakan, hal itu sebaiknya tidak dilakukan, apalagi harus ada syarat-syarat pro atau tidaknya seorang mubaligh terhadap NKRI.

“Karena apabila hal seperti itu tetap dilakukan, maka kesannya akan terlihat seperti Islamphobia. Bukan tidak mungkin kebanyakan orang akan menilai seolah pemerintah takut akan kebangkitan umat Islam sehingga mau mencoba mengontrol Islam lebih dalam,” katanya.

Pria yang sehari-hari mengajar di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Musthofa Lil Khairaat, Kabupaten Sigi itu menambahkan, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia justru berbanding terbalik dengan Pemerintah Malaysia.

Kata dia, jika di Indonesia, pemerintah memilih mengontrol para da’i-nya, di Negeri Jiran justru yang dikontrol pemerintah adalah materi dakwahnya.

“Sebab di Malaysia semua orang boleh berbicara diatas mimbar, akan tetapi ada beberapa materi yang tidak dibolehkan untuk disentuh dalam setiap kali kajian. Misalnya, materi tersebut dapat membahayakan masyarakat, keamanan negara,” tuturnya.

Bahkan, kata dia, di beberapa tempat tidak diizinkan membahas hukum fiqh kecuali harus memakai Mazhab Syafi’i. Mazhab lain diharamkan untuk diajarkan dan lain-lain.

“Tapi kalau di Indonesia jangankan materi dakwanya, da’i-nya harus ada pengakuan dari pemerintah,” pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulteng, H. Rusman Langke mengatakan, tidak menutup kemungkinan rilis para mubaligh yang terekomendasi akan dilakukan juga di daerah. Pasalnya, 200 nama mubaligh yang dirilis Kemenag RI baru-baru ini masih akan direvisi kembali.

“Dinamis, 200 nama mubaligh itu masih bisa bertambah, karena sekarang kementerian agama telah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia terkait rilis mubaligh tersebut,” kata Rusman Langke, pekan lalu. (FALDI)