DONGGALA – Anggota DPRD Donggala, Moh Nur menggelar agenda reses di Desa Enu, Kecamatan Sindue dan Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora.
Moh Nur berdialog langsung dan menyerap berbagai aspirasi warga. Kegiatan dalam masa reses ini sebagai upaya memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat di daerah pemilihan.
Anggota Fraksi Gerindra ini mengakatan, masyarakat masih sangat membutuhkan dorongan dan intervensi pemerintah di berbagai bidang yang secara langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, serta pengembangan UMKM.
“Sebagai anggota DPRD Kabupaten Donggala, saya berharap agar pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan yang matang di bidang pertanian hortikultura dan peternakan, terutama dalam rangka menyiapkan pemenuhan bahan baku program Pemerintah Pusat tentang Makanan Bergizi (MBG),” ujarnya, Senin (13/10).
Nur menjelaskan, program nasional yang akan berjalan pada tahun 2026 hingga 2027 ini ditargetkan menjangkau sekitar 60.000 hingga 75.000 penerima manfaat di Kabupaten Donggala.
Kata dia, jika dihitung dengan standar belanja bahan baku sebesar Rp10.000 per porsi, maka potensi peredaran uang di daerah kita mencapai Rp600 juta hingga Rp750 juta per hari.
Bayangkan, jika potensi ini kata dia, kelola dengan baik, maka dalam satu bulan hingga satu tahun, perputaran ekonomi daerah akan meningkat secara signifikan.
Namun jika masyarakat atau Pemkab Donggala tidak menyiapkan sektor bahan baku lokal, maka uang tersebut akan mengalir ke kabupaten tetangga.
Karena itu, lanjut dia, perlu membangun sistem rantai pasok lokal yang kuat, termasuk pembenahan pasar tradisional sebagai simpul utama ekonomi rakyat.
“Harapan kami selanjutnya, agar hasil kegiatan reses ini tidak hanya menjadi dokumen seremonial untuk menggugurkan kewajiban sebagai anggota DPRD, tetapi benar-benar dijadikan acuan dan bahan pertimbangan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya. ***
