POSO – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso mencatat kinerja positif dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja negara di wilayah kerja KPPN Poso mencapai Rp4,05 triliun atau 71,37 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp5,67 triliun. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan anggaran yang cukup baik hingga akhir triwulan III.
Wilayah kerja KPPN Poso meliputi empat kabupaten, yakni Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Morowali dan Morowali Utara. Berdasarkan data yang dirilis, kinerja belanja terbagi dalam dua komponen utama, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
Realisasi belanja pemerintah pusat yang dijalankan oleh unit vertikal kementerian/lembaga di daerah mencapai Rp497,05 miliar dari pagu Rp855,52 miliar atau sekitar 58,10 persen, dengan rincian, belanja pegawai sebesar Rp306,50 miliar (75,28%), belanja barang Rp169,10 miliar (54,43%) dan belanja modal Rp21,46 miliar (15,58%).
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp3,55 triliun dari total pagu Rp4,82 triliun atau mencapai 73,72 persen.
Adapun perincian realisasi per jenis TKD adalah, Dana Bagi Hasil Rp1,02 triliun (78,48%), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1,77 triliun (74,42%), Dana Transfer Khusus (DTK) Rp385,28 miliar (57,41%), termasuk penyaluran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp122,47 miliar kepada 15.090 guru di empat kabupaten, Dana Desa Rp357,01 miliar (83,02%) serta Dana Insentif Fiskal Rp18,42 miliar (50%).
Kepala KPPN Poso, Yosi Rizal Adyanto mengatakan, percepatan belanja pemerintah di sisa waktu tahun anggaran menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Belanja pemerintah adalah instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat pembangunan nasional. Namun, percepatan belanja harus tetap menjunjung tinggi akuntabilitas agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya, Jumat (17/10).
KPPN Poso, tambah Yosi, berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Melalui pengelolaan keuangan negara yang baik, pemerintah diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kerja KPPN Poso,” tandasnya.
