PALU – Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga, 30 Juni 2022 masih sebesar 29,25 persen dari target 35 persen.
Kepala Biro Pembangunan Arfan menyampaikan bahwa Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Secara Nasional masuk pada Urutan ke 22 dari 34 Provinsi.
Realisasi APBD sampai dengan 30 Juni 2022 dari Total APBD tahun 2022, sebesar Rp. 4,728, 758, 528.793 dapat terealisasi sebesar 29,25 persen atau sebesar Rp. 1.383.330.872.038. Realisasi tersebut terbesar pada belanja operasional sebesar 83,41persen, belanja modal 4,01 persen dan belanja transfer 12, 58 persen.
Arfan juga melaporkan, untuk belanja pengadaan barang produksi dalam negeri melalui sistem bela pengadaan sudah berjalan dengan baik.
“Untuk penyedia di Sulawesi Tengah yang telah terdaftar pada bela pengadaan berjumlah 347 penyedia, sedangkan untuk e-katalog lokal saat ini masih dilakukan sosialisasi terhadap penyedia agar ikut serta mendaftar di e-katalog lokal Sulawesi Tengah,” katanya.
Adapun komoditas yang dapat dibelanjakan pada bela pengadaan yaitu 13 komoditas yang terbagi menjadi alat tulis kantor, jasa transportasi, akomodasi, souvenir, makanan dan minuman, alat kesehatan, fornitur, kurir, peralatan elektronik, perkakas, fashion, jasa kreatif, dan kebutuhan kantor, sewa peralatan dan ruangan,” ujar Arfan.
Gubernur juga meminta kepala OPD agar melakukan inovasi. Badan Litbang perlu melakukan penelitian, seperti perkawinan sapi bali dan sapi donggala. Demikian juga agar mengkaji agar buah srikaya bisa besar dan bijinya kecil-kecil. Menurutnya, banyak harus dilakukan penelitian untuk menghasilkan jenis unggulan lokal Sulawesi Tengah.
Terkait hal ini, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperhatikan hal tersebut.
“Kalau Rapat Tepra (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran, red) berikutnya realisasi anggarannya rendah, atau tidak sesuai target saya bersama Pak Wagub akan memberikan perhatian untuk itu,” ujar gubernur Sulteng Rusdy Mastura, pada Rapat Tepra, Senin (18/7).
Selanjutnya gubernur menyampaikan, bahwa itu belanja pengadaan, belanja e-katalog dan belanja barang dan jasa produksi dalam negeri, menjadi perhatian serius Presiden RI dan setiap hari selalu evaluasi realisasinya, Untuk itu gubernur meminta supaya seluruh OPD dapat melaksanakan kebijakan tersebut.
“Saya minta laporannya setiap bulan kalau ada OPD yang melanggar menjadi perhatian serius gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya.
Selanjutnya gubernur, menyampaikan bilamana OPD tidak bisa menjalankan dengan baik belanja modal fisik, maka kedepan dia akan melakukan kajian untuk dilaksanakan di Dinas Bina Marga atau Dinas PU.
“Kita contoh pusat belanja modal infrastruktur dilaksanakan Kementrian PUPR,” imbuhnya.
Sebelum acara TEPRA tersebut, didahului dengan Lounching Tandatangan Elektonik Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
