PALU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di ruang sidang utama, Senin (28/11).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulteng, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, didampingi Wakil Ketua I HM Arus Abdul Karim dan Wakil Ketua III Muharram Nurdin, serta dihadiri anggota Banggar lainnya.
Rapat tersebut membahas mengenai Raperda tentang APBD Sulteng Tahun Anggaran 2023 lebih khusus mengenai pos belanja pada RAPBD 2023
Dalam rapat tersebut, anggota Banggar banyak memberikan masukan kepada TAPD yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan Banggar, di antaranya mengenai realisasi APBD 2023 agar benar-benar menyentuh kepada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama dalam hal penurunan angka kemiskinanan.
Banggar juga menyarankan agar realisasi APBD 2023 tidak dihabiskan kepada hal-hal yang bersifat operasional.
Tak sampai disitu, Banggar juga menyorotai masalah bantuan dana hibah ke yayasan atau rumah ibadah yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD agar diberikan secara penuh kepada penerima.
“Jangan dipotong tanpa memberikan informasi ke DPRD, apalagi dengan alasan dipakai untuk biaya perjalanan dinas untuk meninjau tempat yang menjadi tujuan bantuan tersebut,” ungkap salah satu anggota Banggar.
Banggar juga menyarankan agar Biro Kesra diberi tambahan anggaran sehingga dana aspirasi yang dititipkan kepada biro tersebut bisa diterima penuh oleh penerima .
Rapat tersebut ditutup oleh Ketua DPRD sekaligus menyetujui pos belanja APBD 2023 untuk selanjutnya diparipurnakan. */RIFAY
