PALU – DPRD Sulawesi Tengah melalui Komisi I dan Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Cipayung Plus di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Kota Palu, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Aliansi Cipayung Plus, Ahmad Alhabsyie, menyampaikan kritik atas ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang diketahui sedang melaksanakan ibadah umrah.

Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya membawa sejumlah tuntutan yang mencakup isu nasional maupun daerah.

“Ada tiga tuntutan skala nasional dan tujuh tuntutan lokal,” ujarnya.

Beberapa tuntutan nasional yang disampaikan antara lain reformasi Polri serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, terdapat sejumlah tuntutan turunan di tingkat daerah, di antaranya menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPR, serta mendesak Gubernur Sulawesi Tengah untuk menolak keterlibatan Indonesia dalam forum BOP.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim meminta agar seluruh tuntutan disampaikan secara tertulis untuk selanjutnya dikaji lebih mendalam.

Ia menegaskan bahwa DPRD akan menelaah mana tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi. Ia menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa akan dipelajari dan diteruskan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.