PALU – Pihak DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD Undata dan RSUD Madani Palu, Senin (15/06).
RDP itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan rombongan Anggota DPRD Sulteng ke beberapa perbatasan, beberapa waktu lalu.
RDP itu dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Dr. Alimuddin Paada dan hadiri anggota Komisi IV dan Komisi II.
Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Fairus Husen Maskati menyampaikan keluhan masyarakat dan petugas posko, baik satpol PP maupun tenaga medis hasil dari peninjauan dilapangan.
“Petugas posko yakni Satlpol PP dan tenaga medis, tidak dilakukan rapid test. Mereka juga meminta untuk disuplai minuman susu beruang kaleng dan mereka juga kebingungan terkait dengan kebijakan rumah sakit yang tidak mau menerima pasien di atas jam 10 malam dalam hal ini Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Anutapura, sehingga mereka bingung mau dibawa ke mana pasien tersebut,” tutur Fairus.
Dia menyebutkan, para petugas medis juga mengeluhan Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan petugas posko, hal ini harus menjadi perhatian khusus tekait APD petugas kesehatan, karena mereka paling rentan terdampak virus corona.
Menurutnya, Dinkes Sulteng seharusnya bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di kabupaten/kota untuk dapat mensosialisasikan kepada perusahaan rental khususnya pada penumpang yang melakukan perjalanan yaitu mengenai persyaratan perjalanan, agar masyarakat yang melintas dari jauh tidak harus di pulangkan lagi.
Menanggapi beberapa keluhan yang disampaikan Anggota DPRD Sulteng itu, Direktur Rumah Sakit Anutapura, drg. Herry Mulyadi menegaskan, terkait kontrak, APD dan honor di Kota Palu sangat ketat.“Untuk APD, stoknya itu masih ada. Jadi permintaan dari pos melalui setiap Puskemas itu jelas sekali,” katanya. (RIFAY)
