PALU – Ratusan unit truk nampak hilir mudik di lokasi pertambangan emas tanpa izin (PETI) Kelurahan Poboya, Kota Palu.
Aktivitas ini diduga telah berlangsung beberapa waktu lalu. Hasil pantauan terakhir, Bulan Juli lalu, sedikitnya 500 truk yang lalu lalang yang diduga mengangkut material emas menuju lokasi perendaman di Poboya.
Informasi yang diperoleh media ini dari Sumber terpercaya, dari ratusan truk tersebut, banyak yang teridentifikasi tidak menggunakan nomor polisi. Ada pula yang ber-plat nomor luar atau bukan kode DN (Sulawesi Tengah).
“Truk penambang rakyat ini ada di Hill Reef-1 dengan asumsi satu unit sebanyak 2 reet dengan kapasitas 4 ton, maka kita sudah kehilangan sekitar 4000 ton ore per hari,” kata Sumber.
Menyikapi fenomena ini, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulteng, Moh Taufik, mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa daerah ini telah dipecundangi oleh para cukong tambang ilegal.
“Sebenarnya kalau pemerintah provinsi berani, jangan hanya di wilayah Kayuboko yang ditertibkan kegiatan IPR-nya, tapi yang nyata-nyata ada di depan mata tidak jauh dari kantor gubernur, justru tidak ada perhatian untuk mengevaluasi kegiatan ilegal ini,” kata Taufik.
Menurutnya, pemerintah provinsi seolah-olah hanya diam melihat situasi itu. Jangan sampai, kata dia, narasi yang dibangun oleh Gubernur Sulawesi Tengah soal pemberantasan kegiatan pertambangan ilegal, hanya bagian dari membangun popularitasnya saja.
“Tapi kita tidak melihat adanya keseriusan di lapangan, termasuk kegiatan perendaman di Poboya yang merugikan negara miliaran rupiah,” katanya.
Tak hanya itu, lanjut Taufik, publik juga tidak pernah mendengar ada upaya evaluasi terhadap CPM (Citra Palu Minerals) sebagai pemegang kontrak karya di Poboya, yang nyata-nyata ada kegiatan PETI di wilayah konsesinya.
Terkait informasi ini, pihak kepolisian yang dimintai tanggapannya tidak berkomentar banyak.
Kapolresta Palu, Kombes Pol. Deny Abrahams hanya menyampaikan akan memerintahkan Kasat Reskrim untuk mengecek.
