PALU – Fraksi Partai Keadilan Sejahter (F-PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng agar melakukan upaya antisipasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang oleh pemerintah.
“Karena naiknya BBM sudah pasti memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Rantai ekonomi akan banyak terpengaruh, juga pasti akan mendatangkan gejolak baik dari sisi ekonomi maupun sosial,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sulteng, H.M. Tahir H. Siri, saat membacakan pandangan umum fraksi atas Pidato Pengantar Gubernur Sulteng terhadap Rancangan APBD-Perubahan Tahun 2022, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Senin (05/09).
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga mengingatkan Pemprov Sulteng untuk menyiapkan skenario terkait akan bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat naiknya harga BBM.
Selain itu, Fraksi PKS juga memberikan catatan lain terkait Rancangan APBD-Perubahan tersebut, antara lain meminta penjelasan dari gubernur soal beban anggaran terkait dengan pengalokasian gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Selanjutnya, meminta penjelasan lebih detil terkait kenaikan pajak daerah hingga 12 persen, namun disisi lain terjadi penurunan pandapatan disektor retribusi daerah hingga 16 persen.
Pihaknya juga mempertanyakan apakah penurunan retribusi memberikan indikasi semakin membaiknya pelayanan, serta dipangkasnya beberapa jalur birokrasi yang memberatkan masyarakat.
“Ataukah penurunan itu terjadi karena tidak optimalnya pemerintah dalam mengelola potensi-potensi yang dapat dijadikan pos penerimaan retribusi. Mohon penjelasan,” tanyanya.
Tak sampai di situ, Fraksi PKS juga mengusulkan tambahan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan berbasis perempuan, serta program pembangunan ketahanan keluarga.
Meskipun memberikan beberapa catatan, namun Fraksi PKS sendiri menyatakan menerima Rancangan APBD Perubahan Tahun 2022 tersebut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. (RIFAY)
