PALU – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Nilam Sari Lawira, memimpin jalannya rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulteng, di ruang sidang utama DPRD, Jumat (19/08).
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sulteng, Nilam Sari Lawira, mempertanyakan kejelasan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk Kawasan Pangan Nusantara di Kabupaten Donggala dengan luas lahan sekitar 1.000 hektar lebih.
“Apakah anggaran tersebut sudah ada, dan berapakah anggaran APBD yang diperbantukan untuk program tersebut, karena saat ini di APBD Kabupaten Donggala sudah diplot pos-pos anggaran untuk program tersebut,” katanya.
Dari informasi yang diperolehnya, bahwa dari sekian hektar luas lahan tersebut, saat ini baru jagung yang ditanam.
“Apakah nantinya dengan luas lahan sekian hektar tersebut hanya ditanami jagung. Apakah sebanding dengan anggaran tersebut. Jika hanya tanaman jagung saja, kenapa harus membukan lahan yang begitu luas,” tanyanya.
Menurutnya, sebagian wilayah Kabupaten Donggala merupakan kawasan hutan lindung. Namun, kata dia, saat ini sudah dilakukan land clearing.
“Takutnya dalam pelaksanaannya memasuki wilayah kawasan hutan lindung dan pasti akan menimbulkan dampak negatif dan itu dilarang undang-undang,” ungkapnya.
Saat memimpin rapat, Nilam Sari didampingi Wakil Ketua I DPRD Sulteng, HM Arus Abdul Karim, dan dihadiri beberapa anggota Banggar lainnya, seperti Alimuddin Pa’ada, Yus Mangun, Sonny Tandra, Aminullah BK, Ambo Dalle, Zainal Abidin Ishak, Ibrahim A. Hafid, Ronald Gulla, Wiwik Jumatul Rofi’ah, Sri Atun, dan Rahmwati.
Sementara dari TAPD Provinsi Sulteng dipimpin Pj Sekprov, Rudy Dewanto, dan dihadiri beberapa OPD terkait, seperti Bappeda, Bapenda dan pejabat sekretariat DPRD Provinsi Sulteng.
Adapun yang menjadi poin pembahasan lainnya adalah terkait masalah dana kegiatan pengembangan organisasi keolahragaan yang semula sebesar Rp9,2 miliar, kini menjadi Rp20,7 miliar, atau terdapat ketambahan sebesar Rp11,5 miliar.
Menurut Anggota Banggar, Sonny Tandra, anggaran tersebut perlu ditinjau kembali kerena anggaran tersebut cukup besar sekali dan masih bisa dialihkan sebagian anggaran tersebut untuk kebutuhan-kebutahan yang lain yang ada daerah.
Sementara Anggota Banggar lainnya, Ronald Gulla menyoroti harga BBM, barang dan jasa yang kini tengah mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV, Dr. Alimuddin Pa’ada, meminta Pemda agar lebih objektif dalam memberikan perhatian terkait BOSDA yang ada di SMA/SMK.
“Karena selama ini yang mendapat biaya sekolah gratis itu hanyalah sekolah yang berlabel negeri. Sedangkan sekolah swasta itu tidak mendapatkan biaya sekolah gratis. Ini sangat disayangkan kerena bagitu banyak anak-anak kita yang juga bersekolah di sekolah swasta,” ujarnya.
Ia juga meminta ada penambahan anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Ketua Komisi II, Yus Mangun, menambahkan, Pemda agar secepat mungkin melakukan tindakan atau langkah-langkah terkait permasalahan getah pinus yang ada di Kabupaten Poso.
“Karena di dalamnya terdapat sumber penghasilan yang harus dimintai kejelasan pajaknya. Ini juga untuk mencegah terjadi eksploitasi hutan yang lebih meluas,” kata Yus Mangun. *
