JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Rusdy Mastura, menghadiri Rapat Koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, bersama Gubernur seluruh Indonesia 2024, di Hotel The Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/04).
Di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas, H.Rusdy Mastura, melaporkan sederet prestasi dalam tempo 2,5 tahun membangun Negeri Seribu Megalit bersama Wakil Gubernur Ma’mun Amir dan jajaran perangkat daerah.
Diantaranya, berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim dari 3,02 % (2022) menjadi 1,44 % (2023); Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,75 % (2022) menjadi 2,95 % (2023); Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,01 (2022) menjadi 71,66 (2023); Pertumbuhan ekonomi tertinggi 13,06%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 5%.
Progress pertumbuhan ekonomi di Sulteng ini sangat baik dan harus terus ditingkatkan, serta dijaga kestabilannya.
Namun satu hal yang pasti bahwa capaian-capaian tersebut di atas bisa diraih berkat kerjasama semua stakeholder, termasuk para pelaku usaha/perusahaan yang selalu hadir untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Sulteng.
“Alhamdulillah, gaji pegawai di PT IMIP mencapai Rp 7 juta/bulan,” sebutnya.
Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, gubernur mengakui telah melaksanakan program Digitalisasi Desa (Smart Village) yang dimulai sebanyak 100 desa di Sulawesi Tengah.
Untuk mengoptimalkan hal tersebut, Beliau meminta dukungan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kiranya dapat menjadi perhatian serta pelaksanaannya dapat diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.
Dalam rangka mensukseskan UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan pembangunan disegala sektor guna menjadi daerah penyangga/penopang IKN Nusantara di Kalimantan.
Ia pun berharap Menteri PPN/Kepala Bappenas bisa segera mendorong untuk disahkan usulan rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah berbasis Klaster Perwilayahan.
Turut mendampingi gubernur, yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra sekaligus Plt Kadis Perkebunan dan Peternakan Dr.Hj.Rohani Mastura,M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM, Kepala Bappeda Dr.Ir.Christina Sandra Tobondo,MT, Karo Hukum Adiman.
YAMIN
