PALU – Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Sulawesi Tengah berharap penuh pada Ketua Umum PBNU yang baru, Gus Yahya Cholil Staquf pasca terpilih pada muktamar di Lampung.
Menurut Ketua Tanfidziyah PWNU Sulteng, Lukman Thahir, keikutsertaannya dalam pemenangan Gus Yahya tidak lepas dari visi besar untuk mewujudkan disentralisasi program ke seluruh warga nahdliyyin yang ada di Indonesia, serta Sulawesi Tengah.
“Kita menjadi bagian dari tim Gus Yahya, karena memang kita ingin terlibat dalam rangka mewujudkan disentralisasi program terhadap 13 kabupaten/kota yang ada di Sulteng,” kata Ketua Tanfidziyah PWNU Sulteng, Lukman Thahir kepada di Kota Palu, Senin (27/12).
Ia menjelaskan yang dimaksud dalam konsep sentralisasi itu, yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang merata ke seluruh tingkatan pengurus NU di setiap daerah.
Hal itu diakui menjadi salah satu daya tarik pengurus-pengurus NU, yang terlibat dalam tim pemenangan mantan Jurus Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gud Dur) saat Muktamar ke 34.
“Dan itu salah satu manfaat terpilihnya Gus Yahya, sehingga irama organisasi yang besar ini akan berjalan sebagaimana dengan baik,” katanya.
Selain itu, terpilihnya sosok visioner dengan segudang relasi pada tingkat dunia, maka PBNU dipercaya akan mampu berkontribusi banyak pada peradaban dunia dalam hal radikalisme serta terorisme.
Lukman mendetailkan pada aspek radikalisme dan terorisme itu, metode yang digunakan nantinya dapat tesederhanakan, sehingga penerapannya juga bisa dalam skala lokal oleh pemerintah setempat, maupun yang lainnya ke seluruh kalangan usia.
“Dan ini keuntungan besar, artinya Ketua Umum PBNU yang baru ini dapat masuk pada seluruh kalangan usia yang sebelumnya kurang sentuhan,” urainya.
Lebih lagi, Lukman turut menegaskan bahwa komitmen Gus Yahya dalam mengembalikan khittah Nahdhatul Ulama (NU) bukan sekadar ucapan saja. Akan tetapi, menjadi pedoman yang wajib bagi pengurus-pengurus NU pada semua tingkatan.
Namun, ia tak menampik jika pada faktanya organisasi sebesar NU tidak bisa lepas dari hiruk-pikuk politik. Ia menganggap hal semacam itu biasa-biasa saja, cenderung pada diskursus politik. Sebab dengan total 127 juta warga Nahdliyyin, potensial bagi siapa saja untuk masuk dan menggaet dukungan dari PBNU.
“Jadi ini sangat menarik, namun saya tidak ingin mendahului ketua umum, siapa saja boleh menggaet orang-orang NU untuk politik misalnya, sehingga terlibat langsung. Namun ketua umum tidak boleh. Jadi pesan tidak akan ada Capres dan Cawapres dari NU itu sudah sangat tegas sebagai sikap PBNU,” tutupnya.
Reporter: FALDI
Editor: NANANG
