PALU – PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) menyampaikan komitmen untuk menerapkan good mining practice atau praktek pertambangan berkelanjutan kepada anggota komisi IV DPR RI.
CEO/Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), Febriany Eddy saat bertemu Anggota Komisi IV DPR RI, di Palu, baru-baru ini, mengatakan, operasi berbasis keberlanjutan yang telah dijalankan PT Vale nantinya juga akan diterapkan di Blok Bahodopi, Morowali, Sulteng.
Kata dia, meskipun espektasi dari berbagai pihak sangat tinggi untuk progres proyek, namun tim PT Vale tetap berpegang pada standar tertentu dan bekerja dengan kehati-hatian.
“Jika ada laporan tentang perusahaan yang sudah bekerja tapi belum punya izin, maka PT Vale sudah punya izin, tapi ‘belum bekerja’. Bekerja itu juga bukan sekadar menambang, tapi pembangunan yang menyeluruh. Misalnya membangun jalan, perimeter ditch (saluran kontrol limpasan air tambang) dan pembangunan kolam pengendapan (pond). Ini semua perlu waktu,” ungkap Febry di hadapan rombongan komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Rusdi Masse.
Selain standar operasi yang akan diteruskan, Febry juga meyakinkan bahwa standar ini sangat mungkin dijalankan sepenuhnya oleh talenta lokal.
“Saat ini, di Luwu Timur, 99,9% tenaga kerja kami adalah warga negara Indonesia. Sebelum tujuh tahun, kami menargetkan ada putra/putri daerah yang dapat duduk di posisi direksi,” ungkap Febry.
Pada kesempatan itu pula, Febriany mengundang langsung Komisi IV DPRI RI untuk meninjau dan berkunjung ke kegiatan pertambangan Blok Sorowako, sekaligus bisa memberikan masukkan ke perusahaan untuk meningkatkan praktek good mining practice.
Menanggapi hal itu, Rusdi juga berharap standar serupa juga mampu diterapkan di area operasi di provinsi lainnya.
“Saya sebagai orang Sulsel mengucapkan terima kasih. Itulah salah satu keberhasilan dan komitmen yang ditunjukkan terhadap pemerintah,” ungkap Rusdi.
Pertemuan dengan komisi IV DPR RI tersebut merupakan rangkaian kegiatan reses serta diskusi dengan pemangku kepentingan di Morowali, Sulawesi Tengah. Reses yang dilakukan anggota DPR RI fokus pada topik pengelolaan lingkungan dan kehutanan.
Diskusi dengan pemangku kepentingan melibatkan gubernur, bupati, perwakilan kementerian, dan PT Vale Indonesia sebagai pelaku usaha pertambangan.
Bupati Morowali, Taslim memanfaatkan kehadiran anggota DPR untuk melaporkan kegiatan tambang tanpa izin dan merusak lingkungan.
“Hal ini membutuhkan bantuan bapak ibu untuk menyelesaikannya,” tutur Taslim.
Meski mengemukakan beberapa praktik negatif dari pelaku tambang, bupati tetap mengakui, bahwa pertambangan telah memberi kontribusi yang besar untuk ekonomi daerah. *
