PT Vale Buka Ruang Dialog bersama Masyarakat Tanamalia

oleh -
Dari kiri ke kanan: Social Safeguard Specialis Dr Rimun Wibowo, Direktur Penanganan konflik tenure dan hutan adat Ir Muhammad Said. MM, Jaksa Fungsional Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI DR Muhammad Ibnu Fajar Hakim. (FOTO: DOK. PT VALE)

MASYARAKAT MINTA PRAKTIK PERTAMBANGAN YANG BAIK DITERAPKAN DI LOEHA RAYA

Keinginan besar Masyarakat lima desa di Loeha Raya agar PT Vale bisa hadir beraktivitas terungkap dalam FGD. Perwakilan kepala desa di Loeha Raya sepakat untuk menghentikan polemik tersebut dengan menghadirkan solusi yang dapat menguntungkan perusahaan dan masyarakat.

Menurut para kepala desa, sebenarnya PT Vale dapat hidup berdampingan dengan petani atau masyarakat.

Kepala Desa Loeha Hamka Tandioga mengatakan, posisi kepala desa netral yang senantiasa ingin mencari solusi terbaik, sehingga polemik di Tanamalia dapat selesai dengan tidak ada yang dirugikan.

“Kami ingin semua pihak merasakan dampak positifnya, masyarakat untung dan perusahaan juga melanjutkan operasinya,” katanya.

Hamka Tandioga mengaku optimistis hadirnya PT Vale dapat menjadikan Tanamalia seperti Sorowako yang yang telah sejahtera.

“Kita tidak bisa pungkiri bahwa keberadaan PT Vale di Tanamalia belum terlalu maksimal memberikan dampak peningkatan ekonomi, sebab PT Vale baru melakukan eksplorasi, belum beroperasi secara penuh. Untuk itu, kita perlu mendukung PT Vale agar cepat menyelesaikan eksplorasi,” paparnya.

Forum Masyarakat Petani Lada Loeha Raya (FORMULA), melaluI sekretaris, Rustam, mengungkapkan, kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik, antara PT Vale dengan masyarakat.

BACA JUGA :  PT Vale Komitmen Kembangkan Bakat Olahraga Lokal

“Karena sebenarnya hal seperti ini yang kita harapkan, bagaimana kita bisa berdiskusi dengan pihak terkait, baik dari PT Vale maupun dari pemerintah, sehingga kita bisa mendapatkan solusi terbaik, dan opini yang beredar di luar bisa dibantah setelah kita mendapatkan penjelasan dari semua pihak terkait,” katanya.

Melalui forum ini, Rustam menyimpulkan bahwa PT Vale dan pemerintah siap menjadi fasilitator dalam menyelesaikan konflik di Tanamalia.

“Saya juga mendorong agar dilakukan percepatan penyelesaian konflik, agar kedepannya tidak terjadi kerugian besar kepada masyarakat,” jelasnya.

BACA JUGA :  Pjs Wali Kota Ajak Semua Elemen Sukseskan Gerakan Wakaf Uang

Ke depannya, setelah konflik selesai, dan kemudian PT Vale beroperasi di Tanamalia, Rustam berharap PT Vale tetap konsisten dalam menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan yang memperhatikan sosial dan lingkungan.

“Saya juga berharap kehadiran PT Vale di Tanamalia nantinya dapat memprioritaskan meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta membantu meningkatkan keterampilan masyarakat,” pungkasnya.

Perwakilan Perempuan Loeha, Mirnawati menuturkan, jika keinginan besar Perempuan di Loeha ingin diberdayakan, diberikan pelatihan agar bisa meningkatkan keterampilan dan bisa berpenghasilan. Termasuk dengan membantu para Perempuan menggerakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kami berharap PT Vale bisa memberikan pelatihan, seperti pelatihan menjahit dan memberikan kesempatan mengembangkan UMKM di Tanamalia,” ujarnya.

Tokoh Masyarakat Loeha, Muhammad Arfah Mustafa menjelaskan, tentunya kehadiran PT Vale sudah memberikan kontribusi positif bagi Masyarakat, salah satunya dibukanya akses jalan di daerah tersebut.

Dia menuturkan, masuknya investasi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, maka dari itu sangat diharapkan pelibatan masyarakat dalam prosesnya. diantaranya, masyarakat diberikan ganti untung terhadap merica Masyarakat

BACA JUGA :  Dialog “Tantang Cudy”: Muda Itu Gagasan, Bukan Usia

“PT Vale memiliki hak mengelola lahan yang dimiliki atas perintah negara melalui Kontrak Karya yang diberikan, dimana mereka membayar land rent. Sementara, posisi masyarakat yang mengelola tidak melakukan pembayaran seperti membayar PBB. Untuk itu, ketika PT Vale ingin menggunakan lahannya, ada baiknya masyarakat harus memahami itu. Namun, perlu diperhatikan ada biaya kompensasi terhadap pemilik lahan, termasuk memikirkan lahan pengganti karena peluangnya ada,” jelasnya.

Tak hanya itu, Arfah meminta PT Vale memberdayakan masyarakat dengan melibatkan kontraktor dan membina skill kontraktor lokal, mengembangkan SDM khususnya dari segi pendidikan dan kesehatan. Serta meningkatkan keterampilan masyarakat dengan memberikan pelatihan, sehingga masyarakat bisasiap kerja dan dijamin masuk di dunia industri atau bekerja di dalam perusahaan.