MOROWALI – Pihak PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) membantah terlibat dalam politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Morowali.
Management PT IMIP bahkan menegaskan pentingnya netralitas perusahaan yang ada di dalam Kawasan Industri IMIP dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan serentak pada 27 November 2024.
Media Relations Head PT IMIP, Dedy Kurniawan meyakini, independensi dan keadilan merupakan hal yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa isu soal keterlibatan PT IMIP dalam politik Pilkada dipastikan tidak benar atau hoax.
“Adanya isu atau pemberitaan yang menyebutkan PT IMIP tidak netral dalam kontestasi Pilkada di Morowali, karena ikut mendukung salah satu pasangan calon, kami pastikan 100 persen keliru,” tegasnya, Rabu (04/12).
Dedy menyatakan bahwa PT IMIP sangat mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak pada 27 November 2024, namun
bukan mendukung salah satu pasangan calon.
Dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi pemilih, PT IMIP bahkan memberikan hari libur pada 27 November
2024 bagi karyawan dengan sistem kerja biasa (steady-day) dan pengaturan jam kerja khusus bagi karyawan yang bekerja dengan sistem shift.
Dalam mendukung hal itu, PT IMIP sendiri telah mengeluarkan SK Direksi Nomor: 025/SK-DIR/MWL/XI/2024 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Hari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
Untuk karyawan dengan sistem shift tetap bekerja dengan penyesuaian jadwal untuk
memastikan operasional berjalan lancar, sekaligus memberi kesempatan bagi karyawan ber-KTP Kabupaten Morowali untuk menggunakan hak pilihnya.
“Bahkan salah satu bentuk netralitas kami, manajamen PT IMIP melarang adanya kampanye para cabup di dalam kawasan PT IMIP. Bahkan, setiap kendaraan yang terpasang sticker atau banner salah satu cabup, dilarang masuk kawasan, kecuali sticker atau banner tersebut dilepas,” ujar Dedy.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya juga menolak dibangunnya TPS khusus atau aktifitas pemungutan suara di dalam kawasan.
“Yang jelasnya, kami mendukung pelaksanaan Pilkada, tapi kami menolak terlibat dalam praktek politik praktis atau dukung mendukung kontestan Pilkada,” imbuh Dedy.
Reporter : */Harits/Editor : Rifay
