PALU – Proyek pembangunan hunian tetap (huntap) II Tondo bagi warga terdampak bencana 2018 lalu belum clear.
Merujuk skema pinjaman dari Bank Dunia senilai US$ 150 juta untuk Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP), batas waktunya hingga Juni 2024.
Dari pantauan di lokasi Huntap II Tondo, proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulteng dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II , yang dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya dan PT. Bumi Karsa, progresnya masih terkesan lambat.
Selain itu, kondisi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur penunjang Huntap Tondo II juga sangat tidak karuan. Beberapa bagian saluran drainase sudah terlihat rusak, jalan aspalnya retak, beberapa titik trotoar sudah ada yang rusak, dan pasangan batu pondasi talud juga ada yang amblas.
Belum lagi kondisi bangunan rumah Huntap yang dibangun pondasinya, sudah ada yang patah dan lantainya juga sudah retak-retak. Adapun sarana penunjang lainnya seperti Listrik masih ada dalam proses penyambungan. Sedangkan untuk jaringan air bersih sama sekali belum tersambung.
Seperti halnya di akui salah seorang pengawas proyek menyebutkan, Huntap Tondo II yang semula untuk membangun 1055 unit, menjadi 961 unit saja. Faktor penyebabnya, karena pemilik lahan yang sedianya untuk membangun 94 unit huntap belakangan keberatan dan memblokade lahannya.
Menurut informasi di peroleh dari salah seorang penerima manfaat di Huntap tersebut, rencananya tanggal 13 Juni 2024 nanti akan dilakukan penyerahan kunci kepada warga penerima yang nama-namanya masuk dalam SK Walikota Palu.
“Kami dapat informasi tanggal 13 Juni 2024 nanti kunci Huntap sudah di serahkan kepada penerima. Kami sudah lama menunggu, semoga penyerahan kunci bisa segera dilakukan,” ujar penerima manfaat yang enggan disebutkan namanya.
Saat di konfirmasi Humas PT Bumi Karsa, Fardin menjelaskan keterlambatan pembangunan Huntap Tondo II terkendala di urusan pembebasan lahan yang masih belum clear and clean yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Palu bersama Badan Pertanahan Negara (BPN).
“Ada beberapa titik yang terpaksa kami hentikan proses pengaspalan dan pembangunan drainase karena dihentikan oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Malahan ada yang datang mengamuk di lokasi proyek sambil membawa parang,” ujar Fardin.
Saat ini, kata dia, ada lahan yang sedang digugat di PTUN. Pihaknya menyesalkan karena Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menyerahkan lahan yang diklaim tidak bermasalah. Ternyata, kata dia, lahan tersebut belum clear and clean.
“Untuk itu, kami menduga Walikota Palu melakukan pembohongan publik dengan menyatakan bahwa seluruh lahan kawasan Huntap Tondo II sudah clear and clean, tapi ternyata tidak. Keterlambatan progres bukan hanya semata kesalahan dari PT Bumi Karsa, kami beberapa kali berhadapan dengan massa yang mengklaim pemilik lahan,” tegasnya menutup.
YAMIN
