PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengakui adanya kelemahan dalam penyampaian informasi program kerja yang telah dibangun kepada masyarakat Kota Palu.

“Belum secara masif memberikan informasi kepada masyarakat terkait program-program kerja. Bukan dibangun secara fisik, tetapi dibangun dalam kerangka perencanaan daerah kita. Ini yang belum terinformasikan secara masif,” ungkap Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2024, di Taipa Beach, Rabu (15/03).

Ia menjelaskan, berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kota Palu telah menyalurkan bantuan usaha kepada masyarakat baik secara tunai yang dialokasikan sebesar Rp2 juta per-rumah ataupun non-tunai dalam bentuk peralatan usaha.

Begitupun dengan alokasi anggaran di tahun 2023 ini, penguatan pelayanan yang diterapkan, penguatan insentif yang diberikan, serta penguatan perlindungan masyarakat yang diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang juga diusahakan untuk dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat.

Menurutnya, hal-hal inilah yang harus terinformasikan secara masif kepada masyarakat dan secara berkesinambungan.

“Begitupun dengan program pelayanan kesehatan secara gratis setiap hari Jumat, penanganan Stunting dan gizi buruk yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu yang menyentuh sekitar 1.500 rumah dan setiap rumah mendapat sekitar Rp500 ribu setiap bulannya dalam waktu enam bulan, ini semua harus tersampaikan,” ujarnya.

Selain itu juga, lanjut hadi bahwa Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melaksanakan pelayanan yang semakin mendekatkan masyarakat.

Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menyalurkan beasiswa kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar masuk ke perguruan tinggi dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp2 miliar setiap tahunnya.

Hal tersebut, katanya mulai digerakkan di tahun 2022 dan berlanjut di tahun 2023.

“Semua informasi tersebut harus sampai kepada masyarakat Kota Palu, agar masyarakat mengetahui dan mencari tahu bagaimana bisa mendapatkan program ini. Kalau ini hanya tersampaikan pada saat kegiatan seremoni saja, maka akan menjadi tanda tanya besar. Apakah semua atau sebagian masyarakat kita mengetahui program ini,” ujarnya.

Untuk itu, ia menekankan kepada para lurah, camat, dan seluruh OPD agar informasi berkaitan dengan program Pemkot Palu harus tersampaikan secara baik kepada masyarakat.

Karena, kata dia, apa yang telah diprogramkan itu merupakan upaya dari Pemkot Palu melakukan perbaikan-perbaikan. Jika masyarakat sebagai penerima tidak merasakan manfaatnya, berarti Pemkot Palu melaksanakan program yang sia-sia.

“Sehingga Pemkot Palu tidak akan optimal dalam melakukan evaluasi dan menindaklanjuti evaluasi tersebut,” katanya.

Menurutnya, jika ini benar-benar diterapkan secara sistematis dengan mekanisme dan informasi yang baik, maka di tahun 2023 ini Pemkot Palu sudah mengetahui kelemahannya.

“Mana program-program yang harus kita perkuat. Kita juga akan mengetahui program apa saja yang harus dilakukan untuk tahun 2024. Kalau ini lambat kita sadari, maka kegiatan kita akan selalu berujung pada tidak optimalnya penerimaan dari masyarakat,” jelasnya.

Hadi berharap bulan Juli 2023 mendatang program kemitraan dengan pihak Bank Mandiri terkait dengan Smart City Kota Palu harus mampu terealisasi.

“Karena ada beberapa hal yang diharapkan tahun ini dapat berjalan dengan baik seperti program Satu Data Kota Palu, program digitalisasi kecamatan dan kelurahan, serta digitalisasi pelayanan kepada masyarakat yang nantinya akan digabungkan dalam program digitalisasi One Touch info Kota Palu,” katanya.

Hadi tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu karena masuk dalam 15 besar dalam perencanaan terbaik secara nasional di tahun 2023 ini.

“Dari 500 sekian kabupaten/kota se-Indonesia, Alhamdulillah Bappeda Kota Palu masuk dalam 15 besar,” katanya.

Ia juga berterima kasih kepada semua OPD di lingkup Pemerintah Kota Palu karena di tahun 2022 lalu, Kota Palu masuk dalam 30 kota dengan serapan anggaran yang sangat positif dari 500 sekian daerah se-Indonesia.

Menurutnya, kedua hal tersebut merupakan catatan yang sangat baik, apalagi Pemkot Palu juga meraih penghargaan dalam capaian imunisasi serta BPJS Kesehatan.

Dia menambahkan, prestasi perencanaan terbaik yang diperoleh harusnya menjadi semangat untuk semakin memperkuat perencanaan yang akan dilakukan ke depannya.

“Mengevaluasi perencanaan yang telah kita bangun untuk 2023 ini dan memastikan bahwa program yang telah berjalan di tahun 2022 itu bisa menjadi acuan kita untuk melakukan evaluasi dan penguatan di tahun 2024 mendatang,” katanya.

Ia mengatakan hal tersebut dilakukan karena pekerjaan di tahun 2023 belum dapat terevaluasi, maka Pemkot melakukan evaluasi program yang telah dilakukan di tahun 2022.

Hadi berharap, hasil pelaksanaan APBD tahun 2022 betul-betul sejalan dengan kualitas perencanaan yang dibangun.

“Jangan sampai secara implementasi di lapangan itu masih kurang,” tekannya.

Hadi berharap kepada Kepala Bappeda Kota Palu agar mampu menyerap dengan sebaik-baiknya, jangan lagi menunggu Musrenbang, baru mampu mengidentifikasi masalah perbaikan.

“Beberapa kali Musrenbang kita lakukan, nanti tahun ini baru program bersih-bersih drainase bisa dilakukan, itupun juga dengan strategi. Harusnya itu sudah teridentifikasi sekian lama. Penyaluran bantuan, pelayanan kesehatan, harusnya tidak lagi menjadi keluhan,” ungkapnya.

Tahun ini, ia berharap menjadi tahun menyelesaikan masalah-masalah yang dikomplain masyarakat terkait kesehatan, drainase, dan hal-hal lain.

“Mari kita optimalisasikan kemampuan kita agar Kota Palu keluar dari kondisi-kondisi yang harusnya sudah terselesaikan,” jelasnya.

Reporter : Hamid
Editor : Rifay