PALU – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Prof Dr Zainal Abidin, mengingatkan kepada para calon legislatif maupun calon presiden/wakil presiden agar tidak berbuat curang untuk meraih kemenangan.
Ia berharap, para politisi berkompetisi secara jujur untuk merebut suara pemilih, tidak saling menjatuhkan atau melakukan cara-cara kotor lain, termasuk politik uang.
Ia menegaskan, jika ada politisi yang melakukan politik uang, maka hukumnya haram. Ia meyakini, penghasilan yang didapatkan dari jabatan yang diperoleh tersebut, juga haram.
“Ini pendapat saya. Politik uang itu haram. Semua penghasilan yang didapat dari jabatan itu juga haram, karena jabatannya didapat dengan cara yang tidak benar,” tegas Prof Zainal, saat menjadi narasumber kegiatan pengawasan partisipatif yang digelar Bawaslu Sulteng, di Palu, Selasa (16/01).
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu ini menambahkan, dalam berkontestasi di pemilu, para politisi seharusnya mengedepankan etika dan norma-norma agama, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.
Ia pun mengajak semua pihak untuk terlibat secara aktif menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang.
Dalam Islam, kata dia, memilih pemimpin adalah kewajiban. Ia juga menegaskan bahwa politik dan agama tidak bisa dipisahkan.
“Sebagai tokoh agama, maka sudah seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mudah terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan,” katanya.
Pada Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Sulteng melibatkan FKUB Sulteng dalam pengawasan partisipatif.
Pelibatan FKUB tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan MoU antara Ketua Bawaslu Sulteng, Nasrun dengan Ketua FKUB Sulteng, Prof Dr Zainal Abidin.
Ketua Bawaslu Sulteng, Nasrun, mengatakan, menjelang puncak pelaksanaan Pemilu yang sekitar 29 hari ini bukanlah waktu yang lama.
Untuk itu, kata dia, pihaknya harus mempersiapkan segala sesuatunya dalam memaksimalkan pengawasan, di antaranya dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat.
“Kami menggandeng FKUB, salah satunya untuk meminimalisir terjadinya politisasi SARA. Kita juga mengajak mereka untuk bersama melawan berita hoax dan ujaran kebencian,” ujar Nasrun.
Ia berharap, semua pihak bisa bersama-sama mewujudkan Pemilu jauh lebih baik, baik dari sisi pelaksanaannya dan integritas penyelenggaranya. (RIFAY)
