PALU – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM sebagai bagian dari trisula strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi desa.
Menurut laporan resmi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah hingga akhir Juni 2025, sebanyak 1.981 koperasi Merah Putih telah terbentuk di Sulawesi Tengah.
Rinciannya mencakup 1.806 koperasi desa dan 175 koperasi kelurahan, termasuk 103 koperasi percontohan (mock-up)tersebar di seluruh kabupaten/kota. Salah satu koperasi unggulan nasional terletak di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.
Ketua DPW PRIMA Sulawesi Tengah, Firmansyah, menegaskan bahwa PRIMA tidak hanya mendukung, tetapi juga terlibat aktif dalam menyukseskan program ini sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju.
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh program Koperasi Merah Putih. Ini bukan hanya inisiatif negara, tapi juga bagian dari visi kolektif Koalisi Indonesia Maju, kami banggakan. Koperasi adalah jalan penting menuju desa mandiri dan sejahtera, dan PRIMA siap ambil bagian aktif dalam setiap tahapnya,” ujar Firmansyah dalam pernyataannya di Palu, Senin (21/7).
Firmansyah menyebut, koperasi bukan sekadar badan usaha. Ia adalah wadah rakyat mengatur ekonominya secara bersama, adil, dan transparan. Jika dijalankan dengan benar, koperasi dapat memperkuat posisi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro di tengah tekanan ekonomi nasional maupun global.
Meski mendukung penuh, kata Firmansyah pihaknya menyampaikan beberapa catatan penting kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar program tersebut, tidak melenceng dari tujuannya luhur: Hindari dominasi elit desa atau BUMDes. Koperasi tidak boleh dikendalikan oleh elite desa atau dijadikan ekstensi BUMDes yang minim akuntabilitas.
“Perlu ada pemisahan peran tegas untuk mencegah konflik kepentingan dan menjamin transparansi pengelolaan,” katanya.
Perkuat pendampingan dan literasi ekonomi pembentukan koperasi harus diiringi dengan pendampingan serius dalam hal manajemen koperasi, literasi keuangan, dan pemahaman pasar. Tanpa itu, koperasi berisiko menjadi formalitas belaka.
Pastikan koperasi benar-benar berbasis kebutuhan rakyat, koperasi tidak boleh hanya dibentuk karena target administratif. Ia harus tumbuh dari kebutuhan nyata warga, dan pengurusnya harus dipilih secara demokratis, bukan ditunjuk secara top down.
Prioritaskan pelaku usaha mikro lokal
pemerintah harus memastikan koperasi Merah Putih benar-benar berpihak pada petani, nelayan, dan pedagang kecil, bukan dikuasai pihak luar atau disusupi modal besar yang rentan menciptakan ketimpangan baru.
Bangun ekosistem usaha kolektif terintegrasi, Koperasi Merah Putih dapat dikembangkan sebagai simpul pengadaan, distribusi, dan layanan dasar, termasuk sembako, kesehatan, simpan-pinjam, hingga energi desa. Tapi ini memerlukan kebijakan lintas sektor dan kesinambungan dukungan negara.
“Kami percaya, dengan sinergi kuat antara negara dan kekuatan rakyat, koperasi Merah Putih bisa menjadi pilar utama ekonomi desa yang berkeadilan.
Firmansyah menambahkan, pihaknya siap membantu dari lapangan: membangun kesadaran warga, mendampingi pengelolaan koperasi, hingga menyampaikan aspirasi ke pusat.
Sebagai partai dalam koalisi pemerintahan, PRIMA menyatakan siap menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan di akar rumput, agar koperasi benar-benar menjawab persoalan ekonomi rakyat. bukan hanya menjadi proyek programatik, tetapi menjadi kekuatan ekonomi rakyat hidup dan berkelanjutan. **
