PALU- Praktisi Hukum kelahiran Morowali Utara Elvis D Katuwu, mengungkapkan pentingnya dukungan masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Hal ini disampaikannya, mrespon atas temuan DPRD Morowali Utara yang menemukan sejumlah pekerjaan fisik dan non fisik yang tidak berjalan baik pada anggaran 2022.
“Dengan adanya pengawasan yang efektif dari DPRD diharapkan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh APBD dan APBN dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” katanya kepada MAL Online, Kamis (8/6).
Dalam hal ini, kata Elvis perlunya tindakan pencegahan dan tindakan yang tegas dan profesional, perlu dilakukan terhadap oknum yang melakukan penyelewengan anggaran. Pimpinan OPD yang terlibat dalam proyek juga harus bertanggung jawab secara aktif dan terlibat langsung dalam pelaksanaannya.
Elvis menyatakan bahwa mereka yang hanya duduk di belakang meja tanpa tindakan nyata harus diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan proyek,” katanya.
Selain itu, Elvis juga menekankan bahwa jika ada oknum yang terlibat dalam penyelewengan anggaran publik, proses hukum harus dilakukan dengan adil dan profesional.
“Keputusan penegakan hukum harus didasarkan pada alasan dan bukti yang cukup, sehingga langkah-langkah yang tepat dapat diambil. Dalam hal ini, lembaga penegak hukum seperti APH di Morut harus progresif, cerdas, dan profesional dalam menangani kasus-kasus tersebut,”bebernya.
Tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh DPRD Morut dan lembaga terkait seharusnya menjadi berita yang penting bagi masyarakat.
Elvis menekankan bahwa media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi tentang tindakan-tindakan tersebut.
“Melalui berita yang akurat dan transparan, masyarakat dapat terinformasi dengan baik tentang upaya pemerintah dalam mengawasi dan melindungi anggaran publik, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengawasan anggaran,”pungkasnya.
Beberapa proyek tidak memiliki kontrak dan jawaban yang memadai, anggaran tidak terpakai sepenuhnya, dan terdapat kebocoran serta spesifikasi yang tidak sesuai pada beberapa proyek.
Ia mendorong agar DPRD Morut melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, sambil meminta dukungan langsung dan nyata dari masyarakat Morut terkait hal ini.
Elvis ingin memastikan bahwa penggunaan APBD dan APBN diawasi dengan cermat dan profesional, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal, sambil mencegah upaya pembatasan yang merugikan rakyat dan pemerintah.
Reporter: IKRAM
Editor: NANANG
