PALU- Posko Pemenangan Pancasila Sulawesi Tengah akan menggelar aksi serentak di empat kabupaten/satu Kota, diantaranya, Palu, Parigi Mautong, Poso, Buol dan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (20/10). Aksi ini guna mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-Jk selama periode 3 tahun berjalan.
Koordinator Posko, Azman Asgar mengatakan, di tiga tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK dalam konteks ekonomi, politik , sosial dan budaya system ini mulai amburadul, Negara ini bukan dalam keadaan baik-baik saja.
“Makanya, kami menyebutnya rezim ini memiliki ekonomi liberal ‘ugal-ugalan’, sebab di sisi lain berbicara Trisakti, revolusi mental dan nawacita. Tapi di sisi lain juga membentangkan karpet merah liberalisasi ekonomi,” ,” kata Azman Azgar saat konfrensi Pers di Sekretariat AJI Palu, Rabu (18/10).
Menurutnya, dalam APBN cukup riskan, APBN tahun 2017 defisit anggaran sekitar Rp 397,2 Triliun atau 2,92 persen. Sementara rezim Jokowi terus mengkampanyekan semangat pembangunan infrastuktur di setiap daerah.
Azman Asgar mengatakan, ketika hal itu dipaksakan membutuhkan begitu banyak anggaran, ditaksir sekitar 5000 Triliun untuk pembangunan infrakstruktur.
Sementara APBN kita cuma mampu menyiapkan sekitar Rp 1500 triliun.
“Artinya ada defisit anggaran harus disiapkan rezim Jokowi-JK. Dengan begitu Negara kita masih mengharap utang luar Negeri,” kata Azman.
Kemudian kata Azman, dalam konteks ekonomi bahwa Negara masih bergantung pada perekonomian, eksploitasi sumber daya alam (SDA). Parahnya eksploitasi SDA ini ketika dijual keluar Negeri, sumber daya itu masih mentah. Hal ini berpengaruh pada siklus peningkatan APBN.
Di sisi lain ada data kesenjangan sosial cukup meningkat di Indonesia. Data Oxfam terakhir bahwa ada sekitar 4 orang terkaya di Indonesia, setara kekayaanya dengan jutaan orang miskin di Indonesia. Ini semakin memperlihatkan ketimpangan sosial.
Ketua LMND Zulfikar Dg. Nusu mengatakan, ketika kita melihat situasi Nasional di era Pemerintahan Jokowi-JK tiga tahun terakhir tersentuh pada dunia pendidikan, khusunya Sulteng.
Di mana privatisasi kampus seakan-akan keras. Saat ini kebijakan kampus tidak sesuai dengan kemauan masyarakat. Padahal, seharusnya pendidikan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
Tapi karena melonjaknya biaya pendidikan semakin mahal, itu mengak,ibatkan masyarakat kurang mampu dalam pendidikan terasingkan. Padahal Negara itu bekerja untuk mencerdaskan bangsa.
Sekretaris FNPBI Sulteng Amirudin Lewa mengatakan, sektor SDA kita ini dikeruk habis-habisan. Kemudian eksploitasi tenaga kerja murah di Indonesia sangat nyata di depan mata.
“Contohnya PT. IMIP ada di Kabupaten Morowal.
Untuk itu kami dari FNPBI mengunginkan PT. IMIP Kabupaten Morowali harus melaksanakan divestasi, selain itu perusahan DSLG Luwuk Bangai harus melaksanakan PI 10 persen,” imbuhnya. (IKRAM)
