PALU – Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palu bersama jajaran Forkompimda menggelar rapat pembahasan penanganan pencegahan Covid-19 Kota Palu di Ruang Bantaya Balai Kota Palu, Rabu (27/05).
Rapat yang dipimpin Wali Kota Palu, Hidayat tersebut, dihadiri sejumlah unsur, antara lain Ketua DPRD Kota Palu, Kapolres Palu, Dandim 1306 Donggala, Danlanal Palu, Sekretaris Kota beserta puluhan Kepala OPD serta sejumlah Tim Pendamping Pembangunan Kota Palu.
Dalam rapat itu, Wali Kota Palu, Hidayat meminta saran dan masukan dari berbagai pihak tentang pola atau upaya yang dilakukan Pemkot terkait penanganan Covid-19 di wilayahnya.
“Sekalipun saat ini kasus Covid-19 di Kota Palu dengan status kurva datar, namun kita tidak bisa lengah karena di daerah lain kasusnya cenderung meningkat,” kata Hidayat.
Untuk itu, pihaknya akan tetap melanjutkan pelaksanaan pos pos lapangan yang sudah berjalan selama ini.
“Saya berharap kita sudah mulai bisa melonggarkan geliat ekonomi di Kota Palu. Dalam arti, pelaku usaha diberi kelonggaran sedikit untuk menjalankan aktifitas mereka,” ujarnya.
Sekalipun begitu, tambah Hidayat, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di pos lapangan yang ada, juga harus terus dilaksanakan untuk memutus mata rantai virus itu.
“Pak Wakapolres, Pak Pasi Ops Kodim dan Pak Danlanal mohon dibantu kalau bisa dilonggarkan sedikit pelaku usaha atau penjual yang ada untuk kembali berjualan, jika tidak melanggar maklumat dari Kapolri. Kasihan juga sudah dua bulan terakhir ini para pelaku usaha banyak yang mengeluhkan kurangnya pendapatan,” ucapnya
Lebih lanjut Hidayat mengatakan, sekalipun ada kelonggaran yang diberikan kepada para pelaku usaha, namun kepada seluruh petugas diingatkan untuk tetap menjaga ketat pos lapangan yang ada di perbatasan, bahkan tidak boleh ada yang bisa lolos.
Beberapa hal yang tetap berjalan, lanut dia, yakni pemeriksaan kesehatan terhadap pelaku perjalanan, pondok perawatan terhadap OTG dan ODP, juga penyemprotan disinfektan karena stoknya masih banyak.
“Jadi, saat ini tinggal persoalan insentif petugas lagi yang akan kita carikan biayanya. Sesudah ini, saya minta Bappeda dan pihak terkait lainnya untuk segera membahas persoalan tersebut,” pungkasnya. (HAMID)
