PALU – Peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2022, dinilai menjadi momen penting dan bermakna bagi perjuangan perempuan Indonesia.
Sekaitan dengan momentum tersebut, tampil seorang tokoh perempuan kelahiran Sulteng yang saat ini duduk di kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Ia adalah Fairus Husen Maskati. Selain merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulteng, Fairus juga berperan aktif sebagai Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).
Fairus kepada media.alkhairaat.id, Kamis (21/04), mengajak kepada seluruh perempuan, khususnya yang ada di Sulteng agar turut serta berpartisipasi dalam mengisi pembangunan.
“R. A Kartini yang sama sama kita ketahui adalah pelopor kebangkitan perempuan di bangsa ini. Seorang aktivis perempuan Indonesia terkemuka di jamannya yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan tentunya,” kata Fairus.
Fifi, sapaan akrabnya, menambahkan, perempuan bisa menjadi aktor strategis dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di desa-desa, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.
Lebih lanjut ia mengatakan, seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwasanya keberadaan mereka layak diperhitungkan. Kecerdasan serta kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia, katanya, tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan.
“Saya berharap para elite di pemerintahan dapat melibatkan peran perempuan dalam berbagai sektor, ekonomi atau pembangunan,” ucapnya.
Sebab, menurut Fifi, di Sulteng sendiri memiliki banyak perempuan yang memiliki potensi kemampuan dalam hal tersebut. Demikian juga keterlibatan perempuan pada bidang-bidang lain, termasuk politik dan pemerintahan.
Kata dia, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Jusuf Kalla pada 2014-2019 lalu, perempuan sudah diberdayakan dengan ditetapkannya peraturan mengenai kuota 30 persen untuk keterwakilan perempuan dalam politik.
“Meskipun dalam praktiknya, tidak semua perempuan yang berkecimpung di bidang politik memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Namun setidaknya, mereka mampu merepresentasikan atau mewakilkan kehadirannya serta menyuarakan aspirasi di level kebijakan pemerintah,” tutupnya.
Reporter : Hamid
Editor : Rifay
