PALU – Polibu Ntodea Tana Tadulako menuntut permohonan maaf Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma’ruf, atas pernyataanya saat pembukaan Kongres PMMI ke XIX PMII di Masjid Agung Darussalam Palu, Selasa (16/5) lalu.
Lembaga itu sendiri terdiri mengeluarkan tiga pernyataan sikap yakni memprotes keras atas pernyataan Ketum PB PMII yang menyebutkan tanah tadulako, sebagai pusat radikalisme islam dan pusar gerakan menentang NKRI.
Mendesak yang bersangkutan yakni Aminuddin Ma’ruf untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, di media cetak dan elektronik nasional dan daerah. Serta menuntut yang bersangkutab untuk diberikan sanksi adat.
Salah seorang anggota lembaga itu yang juga akademisi Universitas Tadulako, Doktor Nisbah menegaskan persoalan yang menimpa ketum PMII itu bukan soal organisasi atau pun soal lembaga, tetapi ini soal pernyataan yang menyinggung tanah tadulako
“Kenapa tidak sebut saja, kami datang di Sulawesi Tangah, tidak perlu sebut tanah Tadulako,” tegasnya.
Dosen jurusan Sosiologi itu kembali menegaskan ungkapan istilah atau pernyataan yang dikeluarkan, seharusnya benar-benar dipahami. Tanah tadulako kata dia, merupakan wilayah keadatan yang meliputi wilayah Parigi, Banawa atau Donggala, Sigi dan Kota Palu.
“Dimana didalamnya ada kerapatan adat, ada nilai-nilai lokal yang berkembang dan sangat dihargai dan dijunjung tinggi,” ujarnya.
Sehingga bagi dia, menyebut kata Tadulako, berarti itu merupakan prinsip kepemimpinan diwiayah keadatan di daerah tersebut.
“Menyandingkannya dengan sumber radikalisme islam, merupakan cara berfikir yang destruktif dan provokatif,” imbuhnya.
Polibu Ntodea Tana Tadulako kata Nisbah telah melakukan pertemuan dengan Wakapolda Sulteng dan Dirintelkam untuk menegaskan tuntutan mereka.
Di saat yang sama, puluhan orang menggelar aksi di depan Kantor Mapolda Sulteng, terkait dengan pernyataan Ketua Umum PB PMII yang mengatakan bahwa alasan organisasinya menggelar acara di Palu, karena Bumi Tadulako dianggap sebagai pusat terorisme.
“Ketua umum adalah simbol organisasi tapi kenapa pernyataan tidak berlandakan referensi hanya katanya dan katanya,” orasi Mulyadin, salah satu pimpinan aksi.
Masa membawa poster dan spanduk menuntut Ketua PMII meminta maaf. Aksi itu juga dikawal ketat oleh aparat kepolisian.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah, Longi Djanggola sangat berharap agar Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma’ruf dapat meluruskan pernyataan kepada masyarakat Sulteng melalui jumpa pers kepada media massa.
Pernyataan itu disampaikannya kepada ketua umum PB PMII Aminuddin Ma’ruf bersama fungsionaris pengurus dan jajaran ikatan alumni PMII yang datang meminta maaf di rumah jabatan gubernur, Rabu petang.
“Tolong kalau boleh, jumpa pers, klarifikasi sambutan itu, seperti yang anda sampaikan yang tidak ada maksud untuk mendiskreditkan ulama, umat dan rakyat sulteng secara keseluruhan,” kata gubernur. (FAUZI)
