PALU – Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Dinas Koperasi dan UMKM menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tata Kelola Manajemen Koperasi untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat” di salah satu kafe, Kota Palu, Selasa (24/09).
FGD tersebut sebagai bentuk dukungan atas upaya pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui Program Koperasi Merah Putih (KKMP).
Kegiatan ini dihadiri para pengurus KMP tingkat kelurahan di Kota Palu dan menghadirkan sejumlah narasumber dari praktisi, instansi pemerintah, hingga perbankan.
Praktisi koperasi, Andi Nurwati, SE, mengatakan, KKMP maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bergantung pada tata kelola, pembukuan yang rapi, serta strategi bisnis yang jelas.
“Kami siap menjadi mentor agar koperasi dapat berjalan profesional,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Koperasi, Syarief, menilai, program yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut berpotensi besar mendorong perekonomian masyarakat Sulawesi Tengah.
Dukungan juga datang dari mitra strategis. Supriantoro dari PT Pos Indonesia menawarkan kerja sama melalui layanan Kopdes/Kel, yang memungkinkan koperasi membuka agen pos dengan fasilitas pengiriman paket, dokumen, penjualan materai hingga pembayaran tagihan.
Di sisi lain, perwakilan BRI mengajak koperasi bergabung sebagai agen BRILink. Selain memberikan keuntungan usaha, koperasi juga dapat mengakses fasilitas pinjaman dengan proposal yang ditandatangani langsung pejabat pemerintah.
Antusiasme peserta terlihat saat sesi tanya jawab. Sejumlah pengurus koperasi mengaku tertarik, terutama dengan peluang kemitraan bersama BRI.
Namun, ada pula pertanyaan mengenai peran kepolisian yang aktif mendatangi koperasi.
Menanggapi hal itu, Iptu Nasnardy Makkala, S.H menjelaskan, Polri hadir bukan untuk ditakuti, melainkan menjadi mitra masyarakat.
“Reskrim dapat menjadi konsultan keuangan untuk mencegah kesalahan yang berujung pada tindak pidana korupsi, sementara Intelkam bisa menjadi konsultan usaha yang memberikan informasi peluang bisnis hingga mempertemukan calon mitra,” ungkapnya.
Kabid Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng, Henny Pakamundi, menilai kolaborasi Polda Sulteng dengan Dinas Koperasi perlu terus diperkuat.
“Koperasi harus memiliki strategi pengelolaan yang berpegang pada empat pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan. Dengan begitu, koperasi dapat menjadi motor kesejahteraan anggota sekaligus masyarakat luas,” katanya. ***
