PARIMO – Pengurus Wilayah Pemuda Muslim Indonesia (PMI) Sulawesi Tengah (Sulteng), mendesak Kepala kepolisian daerah (Kapolda) untuk mencopot Kapolres Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), karena dinilai lalai dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan.
Desakan ini terkait pembubaran massa aksi penolakan IUP tambang PT. Trio Kencana di Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan beberapa waktu lalu.
Ketua PW PMI Sulteng, Syahril Rahman, mengatakan, Kapolres Parimo perlu untuk dievaluasi, karena lalai kepada bawahannya dalam penggunaan senjata saat mengamankan massa demonstran.
“Pada prinsipnya, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul apalagi menembak masa aksi,” ungkapnya saat dihubungi, Kamis (03/03).
Dirinya menjelaskan, dalam konteks pengamanan demonstrasi, Perkapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas) yang juga memuat aturan-aturan bagaimana polisi menghadapi massa pendemo, dan dilarang menggunakan peluru tajam.
Ia berharap, kejadian ini tidak berulang lagi, bagi pihak yang berwenang kiranya dapat memberikan hukuman bagi anggota penembak sesuai aturan dan hukum yang berlaku.
Sementara pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten anggota legislatif agar bisa menjalankan tugas sebagaimana fungsinya.
Ketika aksi demonstrasi ini akan berulang, peran dari pemangku kepentingan dapat hadir memberikan edukasi maupun pemahaman tentang isu yang disuarakan oleh masyarakat.
“Agar apa yang menjadi tuntutan mereka bisa didengar, dan akan tercipta Aksi Damai ditengah masyarakat,” tutupnya.
Reporter : Mawan
Editor : Yamin
