PALU – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Novalina, menegaskan bahwa Pemilu bukan hanya sekedar ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga kesempatan penting untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Western Plus Coco Palu, Jalan Basuki Rahmat, Palu Selatan, Rabu (13/11).
Novalina menyampaikan bahwa masyarakat, partai politik, dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan kondusif untuk pendidikan politik. Ia menjelaskan bahwa budaya politik yang sehat sangat penting untuk memastikan stabilitas dan kemajuan negara, karena negara membutuhkan landasan politik yang kokoh untuk berkembang dengan baik.
“Budaya politik yang sehat mencakup kesadaran politik yang tinggi di kalangan warga negara, partisipasi aktif dalam proses demokrasi, serta adanya saling pengertian dan penghormatan terhadap perbedaan. Ini semua merupakan elemen penting dalam menjaga agar demokrasi kita berfungsi dengan baik,” ujar Pjs. Gubernur Sulteng, Novalina.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendidikan politik yang tepat untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem politik serta peran aktif dalam pengambilan keputusan. Ia juga mengingatkan bahwa penguatan lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik dan parlemen, sangat diperlukan. Partai politik yang sehat, lanjutnya, akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan menciptakan iklim politik yang kompetitif namun tetap beretika, sementara parlemen harus berfungsi baik dalam mewakili suara rakyat dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat.
Gubernur Novalina mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, dan masyarakat itu sendiri, untuk bekerja sama membangun budaya politik yang sehat. “Melalui kolaborasi yang baik, kita dapat merancang program-program efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses politik serta hak dan kewajiban sebagai pemilih. Kita juga perlu menanamkan pentingnya etika dalam berpolitik dan membangun budaya politik yang toleran, dialogis, dan konstruktif,” tuturnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kerja sama antara berbagai pihak dalam menciptakan sistem politik yang adil, transparan, dan demokratis menjelang Pemilu 2024.
Reporter: Irma/***
