PALU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulteng mengingatkan kepada seluruh kadernya yang duduk di parlemen agar menghargai partai yang telah membesarkan namanya itu.
Peringatan ini menyikapi isu adanya kader Golkar yang akan memisahkan diri dari partai tersebut, bahkan ada yang sudah terlihat mengikuti agenda politik yang dilakukan partai lain.
Sejauh ini, menurut Sekretaris DPD Partai Golkar Sulteng, Amran Bakir Nai, pihaknya belum mendapatkan surat permohonan resmi dari kader partai yang akan hengkang dari Golkar.
“Tapi jangankan sudah memasukkan pengunduran diri resmi, jika kita sudah dapat fakta dan data bahwa yang bersangkutan sudah bergabung dengan partai lain, maka tidak menunggu 1 x 24 jam, kita langsung proses. Kalau dia anggota DPRD, kita PAW. Kalau ada di struktur pengurus, langsung kita pecat,” tegas Amran, dua hari lalu.
Sejauh ini, pihaknya sudah menurunkan tim investigasi untuk mengamati kader yang dicurigai akan keluar dari Golkar.
“Bahkan secara lisan, ada infomasi yang sudah menyatakan ini dan itu. Tetapi kami tidak bisa menggunakan bicara sebagai bukti, tetapi buktilah yang berbicara,” tambah mantan Ketua KPU Kota Palu itu.
Kemungkinan kata dia, anggota DPRD yang akan keluar dari Golkar itu masih sembunyi-sembunyi dengan maksud mengamankan diri (tidak di-PAW), sebelum masa Pileg tahun 2019.
“Kami akan buatkan surat pernyataan, kalau Pileg nanti dia menyeberang ke partai lain dan Golkar hanya dijadikan sebagai alat, maka kalau dia anggota DPRD, harus mengembalikan semua dana-dana yang dia dapatkan dari DPRD ke Partai Golkar. Itu jelas karena persoalan etika,” jelasnya.
Terkait isu pergantian Ketua DPRD Kota Palu, menurutnya semua itu sudah melalui mekanisme internal, dimana ada usulan dari DPD Kota Palu ke DPD Golkar Sulteng, dan telah ditindaklanjuti ke DPP untuk diputuskan.
Terkait adanya isu bahwa putusan DPP sudah ada di tangan DPD Golkar Sulteng, Amran enggan buka mulut.
“Jadi jawaban itu, nanti akan disampaikan langsung oleh Ketua DPD Sulteng,” singkatnya. (RIFAY)
